Perpres Moratorium Jangan Abaikan Otonomi Daerah

Kompas, Bisnis & Keuangan 2010-07-06 / Halaman 18

Rancangan peraturan presiden yang disiapkan untuk mengatur moratorium konversi hutan alam dan lahan gambut harus lebih disempurnakan. Peraturan tersebut harus lebih rinci agar tidak muncul berbagai penafsiran yang membingungkan serta tidak mengabaikan otonomi daerah.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, Senin (5/7). Greenomics Indonesia adalah organisasi nonpemerintah yang aktif membuat kajian ekonomi lingkungan berbasis kehutanan.

Elfian menyoroti ketiadaan peraturan yang berkait dengan pemerintahan daerah, yang semestinya menjadi salah satu pertimbangan pokok dalam penyusunan peraturan presiden (perpres).

”Perpres tersebut tidak menghargai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Moratorium pembukaan lahan gambut jelas-jelas bersinggungan dengan kewenangan daerah sehingga perpres harus memerhatikan dan mengakomodasi kedua hal tersebut,” ujar Elfian.

Ia menilai, draf perpres tersebut juga tidak memasukkan beberapa peraturan pemerintah (PP) yang berkait langsung dengan kebijakan moratorium pembukaan lahan gambut.

Dicontohkan, PP Nomor 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, PP Nomor 15/2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, dan PP Nomor 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, PP Nomor 6/2007 juncto PP Nomor 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, PP Nomor 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan PP Nomor 45/2004 juncto PP 60/2009 tentang Perlindungan Hutan.

Draf perpres tersebut, lanjut Elfian, juga harus memasukkan PP Nomor 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar serta PP Nomor 18/2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman.

”Draf perpres tersebut masih sebatas penuangan ide. Dasar-dasar hukum yang seharusnya diacu malah tidak dimasukkan sebagai pijakan hukum. Perpres tersebut berpotensi memicu konflik antara pusat dan daerah serta antarkementerian berkait,” ujar Elfian.

Norwegia menjanjikan bantuan 1 miliar dollar AS untuk membantu upaya Indonesia menurunkan emisi gas karbon akibat penggundulan hutan dan degradasi lahan. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran kalangan pelaku usaha, terutama yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan meminta pemerintah merinci regulasi yang mengatur moratorium. Hal ini untuk menjaga agar kebijakan itu tak bertentangan dengan peraturan lama yang dapat memicu persoalan baru.

Gapki, menurut Fadhil, akan memberikan masukan dalam penyusunan peraturan pemerintah dan regulasi pendukung pelaksanaan moratorium. (ham)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: