Ketika Harmoni Terusik Ulah Perambah Laut

Kompas, Nusantara 2010-07-03 / Halaman 23

Oleh  : A Ponco Anggoro

Di balik keanekaragaman hayati yang menjadi tumpuan keindahan alam Kaimana, terdapat sebuah ancaman besar. Aksi ilegal kapal penangkap ikan dari luar wilayah itu berpotensi mengusik harmoni masyarakat setempat.

Suara Kadis Samai (40), nelayan Desa Namatota di Pulau Namatota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, berulang kali bergetar seakan menahan tangis. Suatu sore pertengahan Juni lalu, ia berkisah tentang beratnya hidup sebagai nelayan.

Tahun 1980-an, Kadis tidak pernah kesulitan mencari ikan. Dalam sehari, dia bisa memperoleh ikan yang jumlahnya dapat memenuhi dua kotak untuk menaruh ikan berukuran 50 x 30 x 30 sentimeter. Kini, dalam sepekan, ikan yang diperoleh hanya bisa memenuhi satu kotak.

Biaya operasional pun melangit. Harga bensin yang dibutuhkan untuk operasional sekarang bisa mencapai Rp 13.000 per liter. Sekali melaut dia butuh sampai 30 liter.

Mahalnya harga bahan bakar ini membuatnya sering kali terpaksa bekerja sama dengan perusahaan ikan di Pulau Namatota guna mengongkosi bahan bakar yang dibutuhkannya. Meski dengan cara itu ikan yang diperoleh harus dijual ke perusahaan dengan harga lebih rendah daripada harga di pasaran.

Ikan bobara, misalnya, dihargai hanya Rp 2.000 per kilogram. Ikan bobara yang ditangkap rata-rata beratnya 5 kilogram sehingga dia hanya memperoleh Rp 10.000 per ekor. Harga ini berbeda jauh dengan harga di pasar di Kaimana yang bisa mencapai Rp 40.000 per ekor.

Kini, sekali melaut, Kadis hanya bisa memperoleh pendapatan bersih Rp 50.000 per hari atau menurun dari pendapatan bersih yang biasa diperolehnya setiap hari saat melaut tahun 1970-an, yaitu Rp 100.000.

”Jadi, saat musim timur seperti sekarang ini, saat gelombang laut tinggi, saya sering kali tetap melaut agar anak-anak bisa tetap sekolah,” tutur Kadis.

Kadis tidak sendiri. Nelayan lainnya di Namatota, Timintui (Teluk Triton), dan Desa Lobo di Distrik Kaimana mengeluhkan hal serupa. Penurunan hasil tangkapan juga terjadi di areal yang oleh warga setempat diberlakukan sasi, larangan mengambil ikan atau hewan laut, seperti kerang dan siput batulaga, dalam jangka waktu tertentu. Nelayan menuding sejumlah aktivitas ilegal menyusutkan nafkah mereka. Misalnya, penggunaan kapal berkapasitas di atas 30 gross ton dari perusahaan yang berbasis di dalam dan luar kawasan Kaimana. Aktivitas tersebut merambah areal tangkapan nelayan setempat.

Nelayan lokal hanya bisa menangkap ikan di perairan hingga maksimal 4 mil dari pantai karena keterbatasan kemampuan mesin motor perahu mereka. Sementara kapal penangkap ikan milik perusahaan ikan dan dari luar Kaimana seharusnya menangkap di area perairan lebih dari 4 mil dari pantai mengingat izin beroperasi kapal yang dimiliki, kapasitas, dan kemampuan mesinnya.

”Nelayan dari luar Kaimana tidak peduli dengan sasi yang sudah diberlakukan masyarakat adat setempat. Mereka menyelam, mengambil kerang (lola), dan siput batulaga pada malam hari,” kata Raja Komisi, satu dari dua raja adat di Kaimana, Nasir Aituarauw.

Lola dan batulaga yang memiliki nilai jual tinggi sering menjadi incaran perambah. Lola bisa dijual dengan harga Rp 60.000 per kilogram, sedangkan batulaga bisa terjual dengan harga Rp 180.000 per kilogram. Tak heran nelayan setempat sering memberlakukan sasi atas keduanya.

Selain ilegal, mereka sering menggunakan jaring dengan 3.000-4.000 mata kail, sedangkan nelayan hanya menggunakan maksimal 200 mata kail.

Penggunaan bom

”Mereka pun sering menggunakan bom ikan, racun, atau jaring trawl (pukat) yang merusak terumbu karang,” kata Imuh (53), warga Namatota.

Pengawasan bersama masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan seakan tidak mampu menekan aktivitas ilegal ini. ”Kapal-kapal penangkap ikan itu sering masuk ke wilayah tangkap nelayan lokal saat malam hari sehingga sulit menangkapnya,” ujar Bupati Kaimana Hasan Achmad.

Alhasil, biomassa (populasi ikan) ikan di perairan Kaimana—yang menurut Conservation International Indonesia mencapai 228 ton per kilometer persegi atau tertinggi di Asia Tenggara—terancam. Begitu pula keanekaragaman jenisnya.

Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Kaimana segera mengeluarkan peraturan daerah yang menetapkan wilayah perairan Kaimana sebagai daerah konservasi laut dan daerah. Regulasi yang sekarang masih disusun ini diharapkan mengurangi perambahan laut.

Aktivitas ilegal ini tak sebatas menurunkan penghasilan nelayan setempat, tetapi juga perlahan mengubah cara pandang masyarakat terhadap perahu asing yang masuk ke perairan mereka. ”Semuanya dicurigai akan mencuri kekayaan laut di Kaimana,” kata Nasir.

Kapal yang mengangkut wisatawan asing dari Raja Ampat, Papua Barat, dan hendak berwisata di Teluk Triton, Kaimana, kerap menjadi korbannya. ”Mereka beberapa kali dicegat oleh nelayan karena curiga turis-turis asing itu mau mengambil terumbu karang atau hewan laut lainnya,” tutur Nasir.

Acap kali grup wisatawan dimintai uang hingga Rp 2 juta oleh warga sebagai manifestasi kecurigaan akan terjadinya pencurian. Amarah warga juga kerap memuncak saat menangkap nelayan dari luar Kaimana yang mencuri ikan di wilayah itu. ”Warga pernah menyita seisi perahu milik asing sebagai ’denda’ atas masuknya ke perairan Kaimana,” ujar Sagaf Rumbar, Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen Namatota.

Nasir mengingatkan, perilaku warga seperti itu baru terjadi sekitar 10 tahun terakhir. Harap maklum, sejak puluhan tahun silam, warga asli Kaimana menyambut baik pendatang tanpa rasa curiga. Pendatang asal Pulau Jawa, Buton, Seram, bahkan warga peranakan China menjadi pelengkap keanekaragaman budaya Kaimana. Semuanya hidup berdampingan dengan warga asli yang terdiri dari delapan suku: Mairasi, Koiwai, Irarutu, Madewana, Miereh, Kuripasai, Oboran, dan Kuri.

”Toleransi bermula dari ketergantungan perdagangan yang muncul antara suku asli dan pendatang,” kata Ang Thiang Seng (60), generasi ketiga etnis China di Kaimana.

Suku asli menyediakan hasil bumi untuk dijual kepada kaum pendatang. Sebaliknya, kaum pendatang menjual kebutuhan pokok untuk suku asli. Simbiosis mutualistis bertahun-tahun ini memunculkan toleransi dan kerukunan hidup antarwarga. Bahkan, di antara mereka kerap terjadi pernikahan yang kian mempererat tali persaudaraan. Saat hari raya Idul Fitri atau Natal, mereka saling kunjung.

Hanya saja, saat kekayaan laut mereka dicuri orang lain, keramahan warga lokal terhadap orang asing memudar. Rasa curiga yang mungkin muncul pula saat kelak perusahaan-perusahaan minyak dan gas mulai bereksploitasi di Kaimana.

Hasan Achmad mengatakan, terdapat empat perusahaan tambang asing yang tengah mengeksplorasi potensi migas di Kaimana, yakni Chevron, Hess, Nico, dan KNOC. Kebanyakan mereka bereksplorasi sejak tahun 2006. Investasi mereka dibutuhkan untuk mengembangkan Kaimana, kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Fakfak tahun 2002. Saat ini, pendapatan asli daerah baru sekitar Rp 20 miliar setiap tahun.

Namun, Hasan Achmad menjamin, eksploitasi sumber daya alam tidak akan merusak lingkungan perairan Kaimana.

Kearifan lokal diharapkan tetap sebagai benteng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: