Aturan Moratorium Ditunggu

Kompas, Lingkungan & Kesehatan 2010-07-02 / Halaman 12

Rencana moratorium pasca perjanjian penurunan emisi dari pembalakan dan degradasi hutan antara RI dan Norwegia menimbulkan ketidakpastian bagi berbagai pemangku kepentingan. Aturan pelaksanaan moratorium harus segera diundangkan serta menyelesaikan berbagbagai keracuan yang disebabkan perjanjian kerja sama senilai 1 miliar dollar AS itu.

Juru kampanye hutan green peace Asia Tenggara, Bustar Maitar, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menerbitkan aturan pelaksanaan moratorium konversi hutan alam dan lahan gambut. Hal itu disampaikan dalam diskusi “Quo Vadis Industri Sawit pasca-LOI Indonesia-Norwegia” di Jakarta, Kamis (1/7).

“Moratorium itu harus diberlakukan bukan saja untuk izin baru. Moratorum harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi semua izin pemanfaatan areal berhutan. Misalnya, jika ada konvensi sawit dilahan berhutan alam, jika hutannya belum di babat lahannya harus ditukar guling dengan lahan yang tidak berhutan. Jika pemilik konsesi lama membuka hutan secara melanggar hukum, harus ditindak”, ujarnya.

Sekertaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono juga mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksanaan moratorium itu. “Kami mendukung perjanjian itu. Namun perjanjian itu menimbulkan banyak pertanyaan karena tidak ada kesamaan persepsi. Pemerintah menyatakan akan memoratorium hutan alam. Apa definisi hutan alam ? Tidak ada definisi hutan alam dalam perundang-undangan kita”, kata Joko.

Peryataan pemerintah yang meminta perusahaan perkebunan kelapa sawit memanfaatkan lahan terlantar dinilai pun tidak jelas. Tidak ada kejelasan lahan apa yang dikakategorikan terlantar. “Tidak ada kejelasana lahan apa yang dikategorikana terlantar. Jika seorang pengusaha sawit menerima konsesi 10.000 hekter, misalnya hanya 5.000 hekter yang menjadi hak guna usaha sawit. Sisanya tidak bisa menjadi hak guna usaha sawit karena secara teknis tidak bisa ditanami sawit”, kata Joko.

Dirjen Bina Produksi Hutan Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto, menyatakan pencadangan hutan produksi konversi (HPK) untuk perkebunan kelapa sawit talah mencapai 8,9 juta hekter. (ROW)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: