Lingkungan 2010-06-26 Koalisi NGO Soroti Perubahan Fungsi Kawasan

Koalisi NGO Soroti Perubahan Fungsi Kawasan

Hasil Workshop RTRW Substansi Kehutanan

SEMANGAT Pemrov untuk menjadikan Sultra sebagai sentra pertambangan nasional disoroti koalisi NGO pemerhati lingkungan Sultra hanya mengakomodir kepentingan investor pertambangan, pasalnya banyak perubahan fungsi kawasan misalnya dari hutan lindungdiperuntukkanmenjadipertambangan. Sebagaimana dilansir beberapa media, saat ini Pemprov Sultra tengah memohonkan 21 ribu hektar hutan lindungkepemerintahpusatuntukditurunkanstatusnyamenjadihutanproduksi, yang disertakan dalam desain revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi. Tentu saja rencana ini menuai kritik keras NGO pemerhati lingkungan di daerah ini, yang terungkap dalam workshop terhadap usulan revisi RTRW Sultra substansi kehutanan, beberapa waktu lalu, pada salah satu hotel di Kendariyangdiikuti koalisiNGOlingkungan Sultra serta para instansi teknis terkait.

“Agenda besar dari forum tata ruang yang tergabung dari koalisi NGO, akademisi dan organisai rakyat, tujuannya bagaimanamemberikankajiandari versi kami terhadap rencana perubahan tata ruangsubstansikehutanan,dengantidak menghilangkan kepentingan masyarakat secara umum. Yang Menurut forum tata ruang, kepentingannya masih kepentingan investasi pertambangan,” tegas Direktur Walhi Sultra, Hartono.

Menurutnya tidak digunakannya RTRW sebelumnya, karena RTRW tersebut belum mengakomodir kepentingan visi pemerintah sebagai sentra pertambangan. “Wakil dari tim terpadu Sultra jelas-jelas mengatakan terdapat empat titik investasi besar yaitu Bombana, Kolaka, Konut dan Konsel. Meskipun bantahan dari Dishut Sultra jika penurunan status karena Skoring bukan karena pertambangan, itu hanya beberapa persen saja tetapi secara umum tidak demikian, misalnya Tawan Wisata Alam Laut (TWAL) Padamarang di Kolaka yang sudah ada izin dari PT Cinta Jaya, begitu pula dengan Tanjung Peropa di Konawe Selatan (Konsel) sehingga kami bingung skoring mana yang dimaksud,” ungkapnya.

Dalam workshop tersebut ditampilkan data usulan revisi RTRW dan motivasi usulan, misalnya Tama Nasional Rawa Aopa Waumohai (TNRAW) yang berada pada empat wilayah administrasi Kabupaten masing-masing Konawe seluas 6.238 hektar, Kolaka seluas 12.824 hektar, Konsel 40.527 hektar dan Bombana seluas 45.605 hektar. Untuk Bombana motivasi usulan perubahan kawasan hutan seluas 40.707 hektar, meliputi hutan lindung seluas 1.201 hektar dengan 260 hektar untuk pelabuhan pising, 98 hektar untuk sarana pelabuhan dan 844 hektar untuk tambak Hukaeya. Hutan produksi seluas 9.303 hektar dengan 37.092 hektar untuk pemukiman. Serta HPT seluas 139 hektar dengan 139 hektar untuk pemukiman.

Menurut koalisi NGO pemerhati lingkungan, revisi ekosistem savana TNRAW dengan dengan luas 18.363 hektardiusulkanuntukperubahanfungsi hutan suaka alam menjadi hutan produksi dapat dikonversi. Pertimbangan usulan revisi kawasan ekosistem savana ini adalah untuk rencana investasi perkebunan, pasalnya tim menilai ekosistem savana tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat berkontribusiterhadappembangunandaerah, padahal berdasarkan penelitian tahun 2005 tentang pemanfaatan air bersih oleh masyarakat sekitar, misalnya untuk PDAM Pinanggosi dan Atari dengan teknik WTP dan suplai air persawahan diperoleh nilaiekonomimanfaatair dari kawasan TNRAW adalah sebesar Rp 363.994.765.887 per tahun.

“Kawasan TNRAW mencakup empat Kabupaten yaitu Konawe, Konsel, Bombana, dan Kolaka, dimana yang diusulkan untuk direvisi seluruh savana dengan total 22 ribu hektar, kemudian ada perkembangan lagi diwilayah tengah yaitu hutan hujan tropis sekitar 2 ribu hektar. Padahal Savana merupakan daerah penting dari koridor satwa yang merupakan keterwakilan satwa serta merupakan tempat satwa migran misalnya jenis-jenis burung predator bermigrasi dari Filipina menuju Sulsel dan sebaliknya,” ujar Perwakilan Balai TNRAW, Budi Prasetyo.

Mengingat manfaat dari TNRAW, khususnya ekosistem savana, pihaknya mengakutelahmemberikanpertimbangan dalam bentuk teknis dan fakta saat tim terpadu berkunjung ke TNRAW beberapa waktu lalu. Menurutnya hasil kunjungan tim hanya ke lokasi pertama tidak dilokasi tambahan revisi yaitu di lokai leher tepatnya di Benua dan Basala yang akan menjadi areal peruntukkan lain (APL) sedangkan savana menjadi HPK. “Peraturan perubahan fungsi membolehkan perubahan seperti itu hanya saja perlu analisis dampak, ingat RTRW Sultra telah ada, tetapi implementasinya belum optimal sehinggapelanggaran yang dilakukan cenderung tanpa sanksi, sehingga dapat dikatakan keterpaduan pembangunan saat ini tidak mempertimbangkan konsep tata ruang yang telah ada. Faktanya banyak izin-izin yang diberikan tanpa memperhatikan konsep tersebut, yang mana jelas-jelas berdasarkan Perda serta peraturan pemerintah (PP) tentang tata ruang, pelanggaran tentang hal tersebut dapat terkena sanksi pidana dan perdata,” bebernya.

Workshop kajian terhadap usulan RTRW substani Kehutanan membeberkan fakta perubahan signifikan yang terjadi pada empat kabupaten target revisi RTRW. Misalnya Kabupaten Bombanaterjadipadakawasanhutanproduksi mencapai 62,54 persen dari total hutan pruduksi yang ada 86,696 hektar kedalam subtansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Berdasarkan usulan revisi tim terpadu perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan produksi ini didasari atas kepentingan dan perencanaan pembangunan pemukiman seluas 37, 092 hektar dan lainnya adalah perkebunan, lahan garapan dan pertambangan seluas 17,057 hektar. Perubahan signifikan lainnya terjadi pada Kawasan Hutan Suaka Alam TNRAW dan sebagian kecil Taman Buru Mata Osu seluas 64 hektar. Untuk wilayah kabupaten Bombana luas kawasan Taman Nasional secara administratif seluas 44,224 hektar atau 43,35 persen dari luas total kawasan TNRAW. Usulan revisi perubahan fungsi menjadi hutan produksi seluar 18,363 hektar atau sama dengan 41,52 persen.

Forum workshop memandang pelaksanaan evaluasi RTRW di Kolaka Utara (Kolut), pemerintah dalam melakukan proses evaluasi terhadap peninjauan kembali terhadap RTRW-P yang kemudian ditindak lanjutidenganproses usulan revisi RTRW untuk kabupaten Kolut dilakukan dengan tidak transparan dalam menyebarluaskan informasi kepada publik. Selain itu prosesnya dilakukan via telepon antara koordinator tim teknis di provinsi dengan Pemda Kolut. Karena kepentingan revisi masih didominasi oleh kepentingan investasi maka hal-hal yang menjadi pertimbangan yaitu lampiran peta yang diusulkan pemerintah kabupaten Kolut masih dianggap terlalu progresif. Dan perlu pertimbangan ekologi yang komprensif mengingat kondisi geografis untuk wilayah yang akan direvisi sebagian besar rawan terhadap bencana dan sebagai kawasan resapan air terbesar. Selain itu penurunan fungsi kawasan untuk kepentingan pertambangan dan perkebunan akan menjadi ancaman terhadap sejumlah wilayah daerah aliran sungai (DAS) dan penurunan kualitas wilayh tangkapan a ir terbesar di Sultra. Tidak kalah penting perubahan peruntukan kawasan hutan produksi menjadi hutan APL tidak untuk kepentingan pertambangan. Sementara perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat, seperti pemukiman dan sarana prasaran publik harus memiliki kajian lingkungan hidup strategis, serta perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi dan hutan produksi terbatas mencapai 56,7 persen adalah langkah yang luar biasa, sehingga perlu untuk dipertimbangkan berdasarkan asas keseimbangan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan peruntukan.

Dalam forum tersebut turut hadir Dosen IPB, Hariadi Kartodihardjo yang memberikan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Meliputi pasal 15 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan antara lain bahwa (a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota; dan (b) Kebijakan, rencana, danatau program yang berpotensimenimbulkan dampak dan atau risiko lingkungan hidup.

Dalam Pasal 17 disebutkan apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: (a) Kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan (b) Segala usaha dan atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Sementara itu dalam Pasal 18 disebutkan bahwa KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Dari isi beberapa ketentuan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan KLHS dalam rangka penetapan tata ruang Sultra harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan dalam melaksanakan KLHS tersebut harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam KLHStersebut,perluditekankanbagaimana posisi Kabupaten/Kota di dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), hutan lindung (HL) serta hutan suaka alam (HSA), sehingga penetapan kriteria untuk menentukan alokasi pola ruang sebagaimana yang digunakan oleh Tim Terpadu tidak dapat hanya ditentukan secara parsial,” jelas Hariadi. Menurutnyakabupaten-kabupatenyang terletak di wilayah hulu seperti Kabupaten Bombana bagian Utara, sebagian wilayah Bombana Selatan, dan Kabupaten Konawe Utara (Konut) mempunyai tingkat kerentanan terhadap perlindungan wilayah di hilir, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang akan mengubah bentang alam.

Pada kesimpulannya workshop kajian terhadap usulan revisi RTRW pada 17- 18 Juni 2010 tersebut diperoleh informasi bahwa kabupaten seperti Bombana dan Konut, dalam revisi tata ruang akan menjadi kabupaten pusat pertambangan. Hal ini perlu dipertimbangkan kembali sejalan dengan tingginya kerentanan di kedua kabupaten tersebut. Dalam KLHS tersebut juga harus tercermin dimana cadangan SDA ditetapkan sejalan dengan Pasal 8, Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara itu dari sisi rancangan Perda, sejauh ini pada saat pembahasan mengenai usulan Pemerintah kabupaten / kota tentang perubahan tata ruang, dilakukan dengan tidak tersedia dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Sultra. Ketersediaan dokumen tersebut sangat penting karena informasi yang dituangkan ke dalam peta perubahan tata ruang tidak dapat memberikan makna yang cukup, apabila tidak disertai oleh prinsip dan azas yang dianut, landasan kebijakan serta strategi mewujudkan tata ruang Sultra. Dalam kaitan ini, Forum Tata Ruang Sultra menekankan pentingnya keberadaan dan kejelasan isi Raperda, terutama yang terkait dengan keberadaan dokumendan kandungan isi Raperda.
>>Ulfah Sari Sakti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: