Dampak Kebijakan Lingkungan

Kendari Pos, Opini 2010-06-25 / Halaman 4

Oleh : Dr Nur Arafah

Akhir Juni 2010 kemarin, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan bersama Menteri Lingkungan Hidup M Hatta bersama Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Polri meninjau kerusakan hutan di Kalimantan Timur. Kerusakan tersebut menurut Menteri diakibatkan oleh izin Kuasa Pertambangan (KP) ditingkat kabupaten. Menteri mengharapkan Gubernur mengambil langkah untuk menghentikan kerusakan tersebut. Jika dibiarkan, laju deforestasi semakin bertambah. Tahun 2009 laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 1,8 juta ha per tahun. Suatu laju kerusakan tertinggi di dunia yang masuk dalam Buku Rekor Dunia.

Dalam sebuah diskusi lainnya, Menteri Kehutanan menyatakan bahwa rusaknya hutan di Indonesia terjadi karena 66 persen akibat perambahan, baik perambahan untuk pertanian, perkebunan, dan pertambangan. “Hutan yang rusak akibat izin konversi untuk perkebunan, jalan raya dan oleh bupati hanya 16 persen,”.

Fenomena diatas terlihat bahwa pernyataan Menteri tentang penyebab dan kenyataan dari kerusakan tidak menyentuh substansi. Sebab kerusakan hutan apapun jenis kegiatannya sesungguhnya adalah kebijakan yang membuat kegiatan berjalan. Menteri ingin menegaskan bahwa sebagian besar masalah kehutanan terjadi karena ulah masyarakat. Lantas mengapa masyarakat dapat memasuki kawasan hutan dan melakukan kegiatan tersebut? Dimana peran Negara?

Sejak Orde Baru sampai sekarang menunjukkan bahwa izin pengelolaan sumberdaya alam termasuk hutan dan tambang terus bertambah. Penegakkan hukum yang menjadi argumentasi pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ribuah pengaduan, advokasi LSM tentang kasus kerusakan tidak pernah ditindaklanjuti. Kalau ada kasus yang masuk pengadilan sebagian besar dibebaskan dan sebagian hanya di hukum ringan.

Masalah kebijakan

Masalah kebijakan lingkungan termasuk disektor kehutanan telah menjadi masalah klasik. Namun hal ini perlu disikapi serius. Pertama, Kebijakan sebagai implementasi produk hukum terlepas salah atau benar, pasti akan dilindungi oleh Negara. Bisa dibayangkan kalau peraturan dan kebijakannya salah, maka kerusakan yang akan terus berjalan dalam perlindungan hukum. Kedua, andaikan suatu peraturan itu kemudian disadari terdapat kekeliruan, maka akan membutukan waktu lama untuk memperbaikinya. Kita bisa melihat betapa susahnya untuk memperbaiki suatu produk perundang-undangan. Belum lagi jika berbenturan dengan berbagai kepentingan ekonomi-politik.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa sulitnya mengubah/mengamandemen peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan SDA alam karena ada berbagai kepentingan besar dan memainkan uang besar untuk kekuasaan. Karena pengelolaan SDA termasuk hutan dan tambang mempunyai nilai dan kepentingan, maka pendekatan hukum (kuratif) semata tidak akan pernah menyelesaikan masalah lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaiannya haruslah komprehensif. Mereka yang selama ini berada dibalik kekuasaan harus pula dilibatkan seperti Partai Politik, Pemodal, dan masyarakat sipil. Dari aspek kelembagaan menunjukkan bahwa penyelesaian kasus-kasus lingkungan yang berkaitan dengan kebijakan harus memperhatikan institusi-wilayah yang terlibat dalam proses dan aturan main.

Dalam proses, tidak mutlak harus DPR dan pemerintah termasuk polisi, jaksa, tapi harus berdimensi luas karena kepentingan yang terlibat justru banyak diluar kelembagaan formal (Negara). Tidak kalah pentingnya adalah membangun hubungan yang sinergis antar pusat dan daerah. Isu otonomi daerah yang seharusnya menjadi sarana kebahagiaan justru menambah banyak masalah lingkungan. Ambil contoh di Kalimantan Timur, Bangka dan lainnya dan juga diberbagai daerah, justru kerusakan hutan banyak dilakukan karena perizinan untuk mencari PAD. Provinsi sebagai wakil pusat di daerah yang harusnya memegang kontrol koordinasi banyak diabaikan.

Dalam penegakkan hukum, pemerintah banyak keteteran. Misalnya Amdal yang menjadi instrument untuk memprediksi dampak dan memberi arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, justru hanya menjadi alat justifikasi proyek. Disini kelihatan bahwa kebijakan yang seharusnya memberi kemakmuran justru menjadi alat legal pengrusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana sosial-ekonomi dan ekologis.

Belajar dari Wakatobi

Kalau kita belajar dari berbagai Negara dan daerah menunjukkan bahwa salah satu kemajuan suatu wilayah yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya ditentukan oleh kebijakan lingkungan (jasa). Sebab sumberdaya jasa lingkungan tidak akan pernah habis dan akan terus memberikan nilai tambah yang semakin besar. Pada sisi yang lain, pemanfaatan jasa lingkungan tidak menimbulkan dampak lingkungan.

Kabupaten Wakatobi menjadi contoh. Daerah otonomi yang telah menetapkan kebijakan  lingkungan ini, telah mengurangi dampak negatif dari pengelolaan SDA di daerah tersebut. Dalam jangka panjang daerah ini diprediksi akan menjadi Kabupaten yang maju jika kebijakan lingkungan menjadi visi yang konsisten. Buktinya, pemerintah Pusat telah menjadikannya sebagai salah satu kabupaten percontohan dari keberhasilan otonomi daerah di Indonesia. Sebagai tindaklanjutnya, baru-baru ini, anggota DPRD Wakatobi melakukan studi penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Lingkungan di Jakarta.

Isu penting dari kebijakan adalah konsistensi pelaksanaannya dimasa depan. Memang isu lingkungan adalah isu yang menarik dan penting, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan kesabaran, dan fokus pada tujuan. Agar keberlanjutan kehidupan dan kebahagiaan dapat terus ditingkatkan, maka SDM manusia haruslah menjadi prasyarat kebijakan. Termasuk kita membutuhkan kerjasama internasional untuk mengimplementasikannya di tingkat lokal, sebab masalah lokal telah menimbulkan persoalan global. Sebaliknya globalisasi telah mempengaruhi kearifan lokal. Mungkinkah etika global harusnya menjadi isu baru yang mendasari kebijakan lingkungan? Kita membutuhkan pemikiran lebih lanjut untuk itu.

Advertisements

One Response

  1. the great post today, thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: