Hutan Alam Riau Makin Terancam

Kompas, Nusantara 2010-06-16 / Halaman 23

Perjanjian penurunan emisi akibat penggundulan dan degradasi hutan Indonesia dan Norwegia tampaknya sulit menyelamatkan hutan alam di Riau. Pemerintah harus bekerja lebih serius untuk mencegah penggundulan hutan alam Riau yang sebagian besar dikepung areal hutan tanaman industri dan perkebunan yang memiliki izin.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, Selasa (15/6). Greenomics Indonesia adalah organisasi nonpemerintah yang aktif mengkaji aspek ekonomi lingkungan dan kehutanan.

”Ada 711.971,5 hektar hutan alam Riau yang berada di areal konsesi hutan tanaman industri dan perkebunan yang tidak bisa diselamatkan oleh letter of intent (LOI) Indonesia dan Norwegia. Hutan alam yang bakal dikonversi tersebut berada di 34 areal izin konsesi HTI dan 93 konsesi perkebunan,” kata Elfian. Data tersebut merupakan hasil analisis citra satelit Greenomics Indonesia yang dibuat akhir tahun 2009 dan awal tahun 2010.

Indonesia dan Norwegia membuat LOI penurunan emisi akibat penggundulan dan degradasi hutan dengan komitmen bantuan 1 miliar dollar AS yang dicairkan bertahap sesuai dengan prestasi yang dicapai. Norwegia meminta Indonesia menghentikan sementara penerbitan izin konversi hutan alam dan lahan gambut di provinsi lokasi percontohan mulai Januari 2011 sampai Desember 2013.

Menurut Elfian, perizinan yang ada sebelum LOI terbit tersebut berpotensi memicu pelepasan sedikitnya 178 juta ton karbon ekuivalen akibat konversi hutan alam. Aktivitas ini akan menghilangkan potensi nilai karbon sedikitnya 1,98 miliar dollar AS per tahun.

”Jika Kementerian Kehutanan tak mengambil kebijakan moratorium konversi hutan alam Riau sekarang ini, maka sembilan blok hutan alam Riau yang tersisa bakal menjadi kenangan,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto memaparkan, pemerintah sedang menyusun peta jalan LOI berbasis parapihak. Peta jalan akan dimulai dengan sosialisasi sesuai dengan sembilan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, persiapan pelatihan parapihak untuk mempertajam rencana aksi nasional penurunan emisi akibat penggundulan dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD) plus, instrumen pembiayaan, pemilihan proyek percontohan di provinsi, studi banding ke Brasil, persiapan pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) kriteria dan indikator Tier 2, penyusunan kriteria independensi lembaga MRV dan lembaga akreditasi agar menggunakan standar MRV nasional yang cocok dengan internasional.

Pemerintah tengah menyusun peraturan presiden tentang pelarangan konversi hutan alam dan lahan gambut serta peraturan menteri kehutanan soal areal hutan yang rusak untuk investasi. (ham)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: