Relung Eksklusif Perempuan

Kompas, Teropong 2010-06-14 / Halaman 39

Oleh : Maria Hartiningsih

Pertanian Pengelolaan air dan lumbung pangan di Kecamatan Lembor, Manggarai Barat, Flores, telah mengembalikan setidaknya separuh keberdayaan perempuan meski budaya tetap menjadi wilayah yang terus dinegosiasikan terkait posisi dan peran perempuan.

Hampir di semua desa di wilayah Lembor, perempuan mengelola air bersih, usaha bersama simpan pinjam (UBSP), dan lumbung pangan. Meski dibayangi peran laki-laki, di beberapa desa ditemukan perempuan yang keras, disiplin, dan teguh memegang prinsip.

Gabriela Uran dari Yayasan Komodo Lestari (Yakines), bekerja sama dengan berbagai lembaga, terus melakukan pelatihan dan upaya pemberdayaan perempuan petani, sekitar 40 persen dari petani di wilayah itu. Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan sektor pertanian dijadikan pintu masuk, khususnya air bersih.

”Perempuan adalah agen perubahan,” ujar Ela, begitu ia disapa, suatu siang di kantornya, di Labuhan Bajo. ”Ketua Organisasi Pengelolaan Air Bersih (OPA) harus perempuan. Perempuan harus berperan dalam kepengurusan lumbung pangan.”

Melalui berbagai program sejak tahun 2001, khususnya lumbung pangan sejak tahun 2004 di Lembor, hamparan tanah datar sumber penghasil padi di Flores, Ela bergerak merebut kembali pertanian sebagai ”relung eksklusif kaum perempuan”, meminjam istilah feminis India, Vandana Shiva.

Ela tampak meyakini suatu ideologi alternatif berlandaskan spiritualitas dengan prinsip feminin yang memandang hidup sebagai kesatuan. Perspektifnya keberlanjutan hidup, berciri kepedulian, melindungi hidup dan lingkungan alam.

Tiga lumbung

Di Poco Koe, Desa Ngancar, di Kampung Ledang, Desa Pong Majok, di Kampung Watulendo, Desa Siru, perempuan dan laki-laki merawat lumbung pangan, yakni lumbung padi, lumbung beras, dan lumbung benih, untuk menyelamatkan, merawat, dan mengembangkan benih lokal.

Lumbung beras seluruhnya dikelola perempuan meski alasannya terkesan melecehkan. ”Kan tidak pantas laki-laki menenteng beras sekilo,” ujar Lodovikus Tatus (40), Ketua Lumbung Pangan Kelompok Lembu Nai (Penghibur Hati) Kampung Ledang, dengan 40 anggota petani, dimulai tahun 2005.

Menurut Agustina Jenia (27), Sekretaris OPA, iuran lumbung beras adalah 1 kilogram per anggota per bulan, dikumpulkan sehabis panen sekaligus untuk setahun.

”Yang boleh ikut OPA hanya yang menjadi anggota UBSP dan lumbung pangan,” ujar Gusti, sapaan Agustina.

Mereka juga harus menjadi anggota Kelompok Konservasi Tanah dan Air serta menerapkannya di kebun, baik untuk tanaman pangan maupun tanaman hutan. Bahan kimia, baik pupuk maupun pestisida, benih atau bibit tanaman transgenik dalam pengelolaan lahan kering ataupun basah, dilarang. Setiap keluarga yang ingin mendapat air bersih dari jaringan OPA wajib menanam pohon pengikat air di sekitar mata air.

Menurut Tatus, sebelum ada lumbung pangan, petani di Lembor terjerat ijon. ”Di sini musim kemarau sampai delapan bulan. Padi ladang sudah tidak ada, padi sawah sering gagal panen gara-gara musim tidak menentu,” papar Tatus.

Dengan kondisi itu, sistem ijon tumbuh subur dan berkembang pesat di wilayah itu. Bos giling memberi berapa pun utang kepada petani, dibayar hasil panen. Panen setahun bisa tiga kali karena sumber mata air mencukupi kebutuhan air pertanian.

”Utang Rp 300.000, kembali beras, harganya ditentukan. Harga 1 kilo beras Rp 4.500, dihitung cuma Rp 1.500,” ujar Maximus Johano, dari Kampung Poco Koe.

Di Kampung Watulendo, ada istilah ”gosok tangan”. ”Sebelum pinjam uang atau beras ke bos giling, ada ’gosok tangan’, biar Rp 1.000 harus kasih, supaya dapat pinjaman. Utang Rp 100.000 bayar Rp 150.000 dengan beras, harga per kilo mereka tentukan,” ujar Rofina Jenia (31), penggerak Kelompok Tani Sri Nisang Nai (Senang Hati) yang memulai kegiatan lumbung pangan tahun 2004.

Tak mudah membuat orang paham pentingnya lumbung pangan. ”Kami harus kerja keras,” ujar Aventina Siska (35), Ketua Lumbung Pangan Bina Keluarga di Kampung Poco Koe, yang juga ketua tim penggerak PKK kampung tersebut.

Lumbung pangan di situ dimulai Juli 2008. Siska mengumpulkan 20 perempuan keluarga petani yang terjerat sistem ijon. ”Mereka setuju membuat lumbung pangan, simpanan pokoknya 50 kilogram gabah kering per keluarga,” kata Aventina.

Kalau pangan habis, anggota meminjam dari lumbung. Pinjam empat tongha (tabung kayu), ukuran 6 kilogram, kembali lima tongha, saat panen. ”Sekarang persediaan lumbung habis dipinjam karena panen kurang berhasil,” lanjut dia.

Berbagai prakarsa

Meski baru mulai belakangan, prakarsa masyarakat muncul di Poco Koe. ”Kami buat gerakan Rp 1.000 per orang per hari sejak Januari 2010. Kalau suami dan istri ikut, iurannya Rp 2.000 per hari,” ujar Siska.

Uang sudah terkumpul sekitar Rp 4 juta dari 50 peserta sebagai dana talangan untuk kebutuhan saat panen. Prakarsa serupa dilakukan di Watu Lendo yang seluruh kegiatannya sudah lebih mapan, termasuk pertanian organik dan pemasarannya.

”Di sini ada berbagai arisan, seperti arisan rumah berupa beras dan uang, arisan bahan dapur, dan lain-lain. Kami sedang melakukan sosialisasi gerakan Rp 1.000 per hari,” ujar Rofina.

Namun, lumbung pangan tak menyelesaikan seluruh masalah. Di luar masalah besar terkait sektor pertanian, dehumanisasi sistematik terus berlangsung. Perempuan dan anak masih berada lapis terendah dalam struktur sosial. Berbagai upaya pemberdayaan belum berhasil mendobrak kesadaran palsu yang dicangkokkan lewat tradisi, diwariskan dari generasi ke generasi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: