Pembahasan Soal Gambut Ditunda

Kompas, Pendidikan & Kebudayaan 2010-06-02 / Halaman 12

Pemerintah akan menunda pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut. Penundaan itu dilakukan menyusul kerja sama Indonesia dan Norwegia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari pembalakan dan degradasi hutan yang disepakati pekan lalu.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Masnellyarti Hilman dalam diskusi ”Status Keanekaragaman Hayati Indonesia” di Jakarta, Selasa (1/6).

Penundaan pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) itu dilakukan hingga terbitnya peraturan presiden yang mengatur pelaksanaan kerja sama dengan Norwegia, khususnya masalah moratorium penerbitan izin baru konversi atas kawasan hutan yang berhutan dan kawasan gambut selama dua tahun mendatang.

”Masalah moratorium akan diatur peraturan presiden tersendiri. RPP tentang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut harus mengikuti ketentuan peraturan presiden tentang moratorium itu,” kata Masnellyarti.

Ia menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup pada Selasa telah menerima draf rancangan peraturan presiden itu. ”Kami tengah mempelajari draf itu agar bisa memberikan masukan bagi penyusunan peraturan presiden tentang kerja sama tersebut,” kata Masnellyarti.

Pemerintah Norwegia ingin berkontribusi 1 miliar dollar AS dalam upaya Indonesia menurunkan emisi karbon sektor kehutanan. Dengan kerja sama penurunan emisi gas rumah kaca dari pembalakan dan degradasi hutan itu, Indonesia akan menghentikan sementara penerbitan izin baru konversi atas kawasan hutan yang berhutan dan kawasan gambut selama dua tahun.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Haryadi Himawan menyatakan, moratorium penerbitan izin baru konversi atas kawasan hutan yang berhutan dan lahan gambut itu akan diberlakukan sejak awal 2011 hingga 2013. ”Kami sedang menyusun kriteria moratorium,” ujarnya.

Ia menyatakan, pembahasan kriteria hutan/berhutan perlu karena moratorium tidak berlaku di kawasan hutan yang telah gundul. ”Karena harus memperjelas kriterianya, moratorium harus didahului masa transisi hingga awal 2011. Kalau lahan gambut, jelas akan dimoratorium,” kata Haryadi.

Juru Kampanye Politik Hutan Greenpeace Asia Tenggara Yuyun Indradi menyatakan, kerja sama kedua negara harus diikuti perubahan kebijakan pengelolaan hutan dan revisi RPP Gambut. ”Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Alih Fungsi Kawasan Hutan harus dicabut. Ketentuan RPP yang membuka peluang pemanfaatan Kawasan Budidaya Gambut bagi kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, permukiman, pertambangan, transmigrasi, ekowisata, atau infrastruktur harus dicoret,” kata Yuyun. (ROW)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: