Lingkungan 2009-12-12 Tambang Emas Sebaiknya Dikelola Perusahaan Daerah

Tambang Emas Sebaiknya Dikelola Perusahaan Daerah

Sekarang Perlu Langkah Moratorium

Pengelolaan tambang emas di Kabupaten Bombana saat ini perlu dimoratorium, setelah itu pemerintah daerah —baik pemerint provinsi maupun pemerintah kabup mencari cara untuk mengelola send melalui perusahaan daerah. Langkah ini lebih menguntungkan baik bagi keuangan pemda maupu rakyat sebagai tenaga kerja.

DEWAN  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan rekomendasi moratorium atau jeda penambangan emas di Kabupaten Bombana, sebagai upaya penyelamatan lingkungan di sana. Langkah moratorium yang diminta DPRD Sultra tersebut dilandasi oleh hasil kunjungan lapangan mereka pada 23 November 2009. Di Bombana, mereka menemukan fakta-fakta pelanggaran hukum dan perizinan. Seperti dilansir Harian Kompas (10/12), sejumlah lokasi kuasa pertambangan (KP) berada di areal hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT).

“Seharusnya untuk areal HP dan HPT ada izin pinjam pakai dari Meteri Kehutanan. Izin itu ternyata belum ada,” ujar Muhammad Endang, Wakil Ketua DPRD Sultra seperti dilansir Kompas.

Di sana, kata Endang, konflik lahan masih marak, baik antar masyarakat dengan pemegang KP dan masyarakat dengan negara. “Masyarakat menjadi korban karena tidak bisa mengakses lahan yang kini masuk areal KP”.

Langkah DPRD Sultra itu seirama dengan DPRD Kabupaten Bombana dan koalisi organisasi pemerhati lingkungan yang ada di Sultra. Menurut Ketua DPRD Bombana, Andhy Ardian, pendapatan daerah tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan data tim koordinasi pertambangan Sultra, hingga kini tercatat 20 KP yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bombana. Enam diantaranya tengah mengajukan izin eksplorasi, namun belum mendapatkan persetujuan dari pusat. Izin itu diperlukan karena wilayah yang akan dieksplor masuk dalam kawasan hutan.

Tim yang terdiri dari instansi teknis seperti Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan, Barisda, Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans, dan Dinas Perikanan Kesbangpolinmas dan Badan Pertanahan Nasional, menemukan banyak permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan para pemegang KP. Hal itu diungkapkan saat rapat tim koordinasi dengan Wakil Gubernur Sultra, HM Saleh Lasata, awal bulan ini.

Hampir semua pejabat di instansi terkait tersebut menyatakan kegiatan eksploitasi emas Bombana belum pantas. “Seharusnya belum boleh ada kegiatan, karena untuk melakukan eksplorasi saja belum boleh, apalagi eksploitasi,” ujar Suhendro, pejabat Dinas Kehutanan Sultra. “Kalau mau jujur, izin eksploitasi mereka belum terpenuhi,” tandas Saemu Alwi, Kepala Barisda Sultra.

Sejumlah anggota DPRD Sultra ikut angkat suara. “DPRD harus melawan. Jika ada peraturan yang bisa menghentikan aktivitas perusahaan itu, maka harus dihentikan,” tegas Suwandi Andi, anggota Komisi Dua, mitra kerja Pertambangan dan Kehutanan.

Senator PAN itu menambahkan, perjanjian antara perusahaan dengan Pemda atau Pemprov perlu diperjelas sebab jangan sampai saat kandungan emas telah habis, lokasi itu ditinggalkan begitu saja tanpa ada reklamasi. “MoU ini juga yang harus diperjelas,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sultra, La Ode Ndoloma, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana jarus bertanggungjawab atas kegiatan eksploitasi emas di Bombana. “Itu sama artinya melanggar hukum dan hukumannya tidak tanggung-tanggung,” katanya.

Ketua Demokrat Muna itu, lalu menyarankan, agar pertambangan emas di Bombana dikelolah saja oleh perusahaan daerah agar lebih bermanfaat bagi rakyat. “Apalagi melihat proses produksi perusahaan di sana, masih dengan cara mendulang tradisional. Pemerintah bisa menganggarkan, untuk mendatangkan mesin produksi.
• EKO MARDIATMO, AWALUDDIN USA, M DJUFRI RACHIM
.

Merkuri Beredar Bebas di Pertambangan Emas Bombana

TIDAK  adanya distributor mercury di Sultra, tidak menjadikan bahan berbahaya yang berfungsi memisahkan pasir dengan emas tidak dapat diperoleh secara bebas oleh para pendulang di Bombana.  Tampaknya bahan berbahaya yang dapat menyebabkan cacat mental ini telah familiar di kalangan para pendulang, seperti yang diungkapkan pemilik salah satu Toko Peralatan Mendulang di sentra pemukiman (SP) 4 Barito,  Arif, bahwa hampir sebagian besar pendulang memakai air raksa, dengan sistem pembelian yang beragam.  Misalnya melalui orang-orang tertentu yang menggunakan motor, atau pun melalui pemilik toko jual beli emas di pasa-pasar dekat SP.  “Dua bulan lalu saya pernah ditawarkan  untuk membeli sebotol plastik air raksa, seukuran botol plastik alcohol ditawarkan seharga Rp 600 ribu per kilo atau per botol,” kata Arif (45).

Dikatakannya bahan-bahan seperti itu mudah sekali lolos dari pengawasan aparat yang menjaga setiap palang pintu gerbang SP, karena berukuran kecil. “Selain dari penjual keliling dengan menggunakan motor, air raksa atau sering dikenal orang dengan air tembaga atau air perak juga sering diperjualbelikan oleh penjual emas di pasar-pasar.  “Biasanya air raksa ditaruh di laci penimbang emas, dan begitu kita akan menjual emas terkadang mereka menawarkannya, tinggal bilang saja jual raksa atau tidak.  Sehingga tidaklah mengherankan jika di SP 6 dan 9 banyak terdapat penjual raksa, yang rata-rata mereka tidak mengetahui bahaya air raksa, dan hanya tahu manfaatnya yaitu pemisah emas dengan pasir yang paling praktis,” kata pendulang asal Kalimantan ini.

Senada dengan itu Samrul, pendulang yang sedang mandi di bendungan Langkowala mengungkapkan sering menemukan orang-orang yang melakukan pencucian emas dengan menggunakan air raksa, yang dijual di pasar oleh penjual emas seharga Rp 15 ribu hingga Rp 18 ribu per botol M-150.  “Biasanya orang-orang mencuci material disini dengan menggunakan air raksa.  Bahkan Karena disini banyak air maka terkadang satu truk material dicuci di sini, dan karena dilarang maka mereka menuju kebendungan bagian bawah.  Akibatnya kami yang mandi disini biasanya mengalami gatal-gatal bahkan kulit terkelupas hingga bisul-bisul,” ungkap Samrul.

Pernyataan Samrul sesuai dengan data sepuluh penyakit terbanyak rawat jalan dan inap di Puskesmas Lombakasih Kecamatan Lantari Jaya pada 2008 lalu, masing-masing untuk penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat sebanyak 732 kasus, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) 711 kasus, gastritis 691 kasus, diare 572 kasus, Malaria klinis 437 kasus, penyakit kulit infeksi sebanyak 394 kasus, penyakit kulit alergi 316 kasus, hypertensi 297 kasus, kecelakaan 203 kasus dan TB paru klinis (suspect) 163 kasus.

“Sebelum adanya tambang, ISPA dan otot merupakan penyakit yang mendominasi, dan setelah adanya adanya tambang diare dan alergi yang mengalami peningkatan.  Yang mana sekitar 90 persen penderita diare adalah para pendulang, begitu pula dengan para penderita penyakit kulit berupa bintik merah,” tutur Kepala UPTD Puskesmas Lombakasih, Abdul Wahab, SIP.

Dirinya mengatakan hingga saat ini pihaknya belum tahu persis apakah diare dan penyakit kulit disebabkan Mercury atau tidak, karena belum dilakukan penelitian.  “Untuk sementara kami mengasumsikan disebabkan karena kualitas air yang tidak memadai.  Yang mana air di lokasi pendulangan wujudnya kental karena bercampur lumpur, dan penyakit ini sudah kami laporkan ke Dinas Kesehatan Bombana,” jelasnya.Untuk diketahui penjualan Mercury kepada masyarakat harus dilengkapi surat izin usaha perdagangan (SIUP) barang berbahaya dan yang menjadi distributor harus menyuplai diatas satu kilogram, sehingga di Sultra tidak ada distribitor dan subdistributor.  Apabila melanggar, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 44 Tahun 2009 tentang peredaran barang yang beredar, bahwa perusahaan yang telah diterbitkan SIUP barang berbahaya, baik kategori distributor dan subdistributor akan dicabut izin distributornya.  Demikian juga apabila ditemukan distributor dari daerah lain, maka Disperindag setempat akan merekomendasikan pencabutan izin dis tributor bersangkutan.
• ULFAH SARI SAKTI
.

Disperindag Imbau Urus SIUP Merkuri

MELIHAT  semakin familiarnya penggunaan mercuri oleh para penambang emas tradisional di Bombana, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Sultra, Sahibo mengatakan sejauh ini mercuri di Sultra hanya ditemukan pada sejumlah pedagang besar farmasi (PBF).  Itu pun hanya disuplai untuk memenuhi kepentingan kesehatan dan penelitian, seperti di rumah sakit (RS), puskesmas, apotik dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Mercuri (Hg) atau air raksa masuk dalam kategori bahan berbahaya, yang mana perdagangannya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44 tahun 2009, sehingga tidak diperjualbelikan secara bebas. “Permendag tersebut menjelaskan mercuri, boraks dan formalin termasuk bahan berbahaya, yang perdaganganya diatur secara ketat mulai dari importir, distributor hingga pengguna akhir.  Dan semuanya harus terdaftar pada Direktorat jenderal PDN,” ungkap Sahibo.

Lebih lanjut ia mengungkapkan untuk memudahkan pengawasan serta pelaporannya, maka distributor atau pengecer terdaftar B2 harus mendapatkan penunjukkan dari produsen atau importir terdaftar B2.  “Sehubungan dengan hal tersebut maka bagi perusahan yang mengajukan permohonan surat izin usaha perdagangan (SIUP) B2, sebagai pengecer terdaftar B2 yang barangnya didistribusikan langsung dari produsen atau importir terdaftar B2, harus dilengkapi penunjukkan dari produsen B2 atau importir B2 sebagai salah satu kelengkapan dokumen permohonan SIUP sebagai pengecer terdaftar,” lanjutnya.

Untuk itu dirinya menghimbau kepada seluruh pedagang besar farmasi di Sultra, bahwa saat ini telah dimungkinkan untuk mengurus SIUP B2, setelah mendapatkan rekomendasi dari Perindag Sultra.  “Himbauan ini dalam rangka melakukan pembinaan secara langsung kepada pengusaha yang melakukan aktivitas perdagangan B2.  Karena kami mengharapkan, apabila memungkinkan setiap pembelian yang dilakukan harus terdaftar, untuk mengikuti arus distribusi sehingga ada mekanisme dalam pengaturan tata niaga serta perdagangan yang tepat,” himbaunya.

Untuk diketahui di Sultra belum satu pun distributorataupun pengecer mercury yang terdaftar, karena untuk menjadi importir atau distributor B2 syaratnya adalah harus menyuplai minimal satu kilogram B2, sedangkan di Sultra PBF hanya menyuplai maksimal 500 gram karena memang kebutuhan bahan berbahaya di Sultra hanya sebatas untuk kepentingan kesehatan dan penelitian.

Mengenai pembetukkan tim terpadu penelusuran  distribusi mercury di Bombana, dirinya menjelaskan baru sebatas pembentukkan tim internal Disperindag Sultra.  “Tim internal yang dibantu dengan penyidik pegawai negeri sipil(PPNS) Disperindag Sultra, akan turun pada minggu ini ke Bombana dan melakukan komunikasi dengan Disperindag Bombana.  Sepulang dari sana, mereka akan membuat laporan secara tertulis sebagai bahan pengambilan kebijakan, untuk selanjutnya akan kami laporkan ke Gubernur,” tandasnya.
• ULFAH SARI SAKTI
.

Polisi Sulit Deteksi Merkuri

MARAKNYA penggunaan bahan kimia merkuri di lokasi penambangan emas Bombana, membuat pihak kepolisian terus melakukan operasi. Bila terbukti maka pihak kepolisian akan memberikan sanksi tegas.

Bukan hanya masyarakat sipil saja tetapi jika ada oknum aparat kepolisian terbukti sengaja membiarkan atau membisniskan barang yang bisa memisahkan tanah dengan emas tersebut maka dua sanksi akan diberikan, yaitu sanksi pidana dan sanksi dari internal kepolisian.

Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Fahrurozi menjelaskan bila pengunaan bahan kimia merkuri telah santer terdengar di lokasi penambangan emas di Bombana. Namun, sampai saat ini pihak kepolisian belum menemukan parapelakunya.

“Kami belum bisa menangkap tangan para pelakunya karena barang kimia tersebut sangat susah dibedakan dengan air biasa,” katanya, kemarin.  Fahrurrozi menegaskan bila ada pihak yang sengaja mengunakan barang tersebut maka akan diberikan sanksi tegas.

Bila itu dilakukan oleh warga sipil maka tetap akan dilanjutkan di meja hijau.  Dan jika hal itu dilakukan oleh aparat kepolisian maka jangan harap pimpinan dalam hal ini Kapolda Sultra bisa menoreril kasusnya. Dua sanksi telah disediakan yaitu sanksi pidana umum dan kode etik kepolisian.

“Bila pelakunya ada maka akan dijerat pasal pencemaran lingkungan,” tambahnya.  Diharapkan kepada masyarakat jika menemukan warga atau aparat keamanan sengaja mengunakan barang kimia tersebut, segeralah melaporkan kepada kepolisian terdekat.
• SUWARJONO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: