Kompas 2009-11-20/E Paper Halaman 22 Nusantara

Kediri- Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dilanda bencana angin puting beliung dan tanah longsor, Kamis (19/11). Tidak ada korban jiwa, tetapi sedikitnya 104 rumah rusak dan ribuan warga di Desa Krandenan, Kecamatan Pagerwojo, terisolasi karena akses jalan tertimbun material longsor.

Sementara itu, di Kabupaten Jombang, bangunan SD Negeri Jarak II di Dusun Dongeng, Desa Jarak Kulon, Kecamatan Jogoroto, porak-poranda diterjang puting beliung. Dua ruang kelas, satu rumah dinas yang dijadikan ruang kelas, dan satu kantor guru hancur berantakan bagian atapnya.

Sudarji (55), penjaga sekolah itu, menuturkan, serangan angin ribut terjadi pada Rabu sore. Pusaran angin ribut datang saat hujan deras menerpa kawasan tersebut.

Dua ruang kelas yang hancur adalah ruangan kelas VI dan II. Sebuah rumah dinas digunakan sebagai tempat belajar-mengajar siswa kelas IV ikut hancur atapnya. Selain itu, ruang guru sekolah juga menganga bagian atap dan eternitnya karena dilanda angin ribut.

Kegiatan belajar dan mengajar murid-murid kelas IV dan V untuk sementara dipindahkan ke perumahan dekat kediaman kepala sekolah. Kepala SD Negeri Jarak II Sugeng Pribadi menuturkan, kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan sekalipun semula ada ide untuk mengurangi jam belajar karena keterbatasan ruang.

Bencana akibat angin puting beliung di Tulungagung terjadi di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, dan di Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol.

Korban terbanyak terjadi di Desa Doroampel. Sedikitnya 83 rumah warga dan mushala porak-poranda. Satu rumah warga nyaris rata dengan tanah karena tertimpa pohon tumbang.

Adapun di Desa Sanggrahan, jumlah rumah rusak mencapai 21 unit, 6 rumah di antaranya rusak parah akibat tertimpa pohon.

Kepala Desa Sanggrahan Suharno mengatakan, angin puting beliung menerjang desanya pada Rabu petang. Ketika itu, hujan deras disertai petir yang berlangsung selama dua jam baru saja reda.

Longsor

Selain angin puting beliung, Tulungagung juga dilanda bencana longsor. Hal itu terjadi di Desa Krandenan, Kecamatan Pagerwojo. Sebuah tebing sawah yang berada di tepi jalan utama desa longsor sepanjang 50 meter.

Material longsor berupa tanah dan batuan menimbun satu-satunya jalan desa. Sedikitnya empat dusun di desa tersebut terisolasi selama satu hari.

Kompas 2009-11-20/E Paper Halaman 18 Bisnis & Ekonomi

Jakarta- Kalangan pengusaha kehutanan meminta Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tidak gegabah menarik izin hak pengusahaan hutan yang mati suri. Pemerintah harus mengkaji dengan cermat kendala pengusaha HPH di lapangan sebelum memutuskan menarik izin yang sudah ada.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Salahuddin Sampetoding mengungkapkan hal itu di Jakarta, Kamis (19/11). Dari 303 HPH yang tercatat, hanya 148 unit yang masih aktif.

Salahuddin mengatakan hal itu menanggapi rencana Menhut yang akan menarik izin HPH yang tidak aktif lagi dan memberikannya kepada investor restorasi hutan alam. Dephut akan menjalankan proses administrasi seperti peringatan tiga kali sebelum menarik izin HPH.

”Kalau HPH dicabut hutan akan ber-status quo, siapa yang menjaga hutan tersebut? Jangan sampai terjadi ilegal logging jilid baru,” ujar Salahuddin.

Menurut Salahuddin, kondisi di lapangan saat ini tidak kondusif dengan berbagai razia pembalakan liar yang cenderung mencari-cari kesalahan.

Dia menyarankan, Menhut sebaiknya fokus pada konsolidasi internal untuk mengurusi kehutanan. ”(Persoalan kehutanan) ini harus dilihat secara komprehensif. Sudah saatnya Menhut mengurusi soal kehutanan, jangan lagi soal industri,” katanya.

Masih banyak pungutan

Industri kehutanan sendiri semakin kehilangan daya saing akibat berbagai pungutan, baik resmi maupun liar. Pada industri kayu lapis, misalnya, pungutan bisa mencapai 30 persen dari biaya produksi.

Jumlah ini lebih tinggi dibanding Amerika Serikat sebesar 11,5 persen dan Filipina sebesar 15 persen. Belum lagi tekanan pemekaran wilayah, konflik lahan dengan masyarakat, dan tumpang tindih kawasan hutan.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mendukung kebijakan pemerintah. Menurut Elfian, pemerintah harus mengambil kebijakan tegas terhadap pemegang izin HPH yang tidak aktif. (

Kompas 2009-11-20/E Paper Halaman 13 Lingkungan

Jakarta– Akan ada penandatanganan perjanjian bantuan untuk pendanaan dalam kerangka perubahan iklim di Kopenhagen, Denmark, Desember mendatang, seiring berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim PBB. Saat ini program-program adaptasi di Indonesia masih dalam proses penyusunan.

Demikian dikemukakan Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Edi E Tedjakusuma dalam acara ”Climate Hearing” yang digelar Civil Society Forum pada Rabu (18/11) di Jakarta.

”Jumlahnya agak besar. Bantuan ini datang melalui mekanisme trust fund (Indonesia Climate Change Trust Fund),” ujar Edi di hadapan sejumlah aktivis lingkungan. Menurut Edi, negara-negara maju amat berminat memberikan bantuan pada program mitigasi.

Ini sesuai dengan yang dikatakan Menteri Energi dan Perubahan Iklim Inggris Joan Ruddock pada hari yang sama. Pada jumpa persnya Ruddock mengatakan, Inggris telah menyiapkan dana 10 juta poundsterling atau sekitar Rp 140 miliar yang bisa digunakan Indonesia untuk proyek-proyek berbasis lingkungan hidup dan pengurangan emisi karbon (Kompas, 19/11).

Ruddock juga menyatakan menunggu realisasi janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini, yaitu meningkatkan penurunan emisi karbon sukarela sebanyak 26 persen dari trayektori emisi pada 2020 jika tak melakukan sesuatu (business as usual) atau menjadi 41 persen dari trayektori tahun 2020 apabila ada bantuan internasional.

Indonesia sebagai negara berkembang tidak dikenai kewajiban menurunkan emisi karbonnya. Kewajiban menurunkan emisi karbon diterapkan terhadap 42 negara-negara maju anggota dari kelompok Annex-1.

Sementara itu, Tri Tharyat dari Dewan Nasional Perubahan Iklim mengatakan, untuk target 26 persen, ”Saat ini kami sedang mendorong departemen terkait untuk melakukan pengurangan emisi agar bisa tercapai pengurangan 26 persen. ”Kalau tak tercapai, juga tidak apa-apa karena tidak wajib,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, belum terjawab soal ketersediaan peta rawan dampak perubahan iklim untuk Indonesia yang rentan.

Adapun tentang target Indonesia di COP-15 Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, menurut Tri Tharyat, adalah kesepakatan payung berisi harus ada kesepakatan tentang persentase penurunan angka emisi karbon dan harus ada skema baru pengganti Protokol Kyoto pada Juni 2010.

Kendari Ekspres  2009-11-12/Halaman 16 Sultra Raya

Jakarta - Aktifitas perburuan logam mulia (emas) di Kabupaten Bombana Provinsi Sultra yang telah berlangsung selama lebih dari setahun terakhir ini, baik yang sedang dilakukan oleh perusahaan, maupun dikerjakan sendiri oleh kelompok-kelompok masyarakat nampaknya tidak banyak berubah, selain semakin meningkatnya persoalan lingkungan yang membawa dampak buruk dari aktifitas tersebut.

Bahkan, upaya pemerintah setempat dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul dari adanya penambangan emas tersebut juga tak mampu tertangani dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida kepada wartawan Kendari Ekspres di Jakarta menuturkan, salah satu langkah yang solutif untuk mengatasi persoalan penambangan serta dampak yang ditumbulkannya adalah mengosongkan lokasi penambangan tersebut dari berbagai aktifitas penambangan, setelah itu pemerintah dan berbagai unsur terkait kemudian menyusun tata kelola yang baik tentang penambangan logam mulia di daerah tersebut secra berkelanjutan.

Dikatakanya, sebagai wakil pimpinan DPD RI, dirinya telah meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup saat itu agar pihaknya melakukan pengkajian yang mendalam sehubungan dampak lingkungan yang timbul dari penambangan tersebut, namun dirinya tidak mengetahui apakah telah ada hasil dari pengkajian tersebut.

Pihaknya, secara kelembangaan di DPD RI, kata incumben wakil ketua DPD RI ini, melihat ada kecenderungan aktifitas penambangan logam mulia tersebut mengarah kepada pengrusakkan lingkungan yang cukup membawa dampak buruk terhadap kondisi daerah.

“Selain berdampak buruk pada lingkungan, juga lahir masalah sosial yang begitu rumit. Sehingga memang hal ini sudah perlu mendapatkan penanganan khusus, berupa perlunya ada grand desain yang baik, yang dapat diterapkan dalam pengelolaan penambangan ini,” terangnya.

Untuk itu kata La Ode Ida, dirinya akan meminta anggota DPD RI asal Sultra untuk bersama-sama membahas khusus persoalan penambangan logam mulia yang ada di Kabupaten Bombana. Agar nantinya, keberadaan logam mulia di daerah tersebut membawa dampat positif secara berkelanjutan terhadap masyarakat, bukan sebaliknya sebagaimana yang terjadi saat ini.

Kendari Ekspres 2009-11-20/Halaman 9 Kota Kendari

Kendari– Kegiatan penyedotan lumpur teluk Kendari nampaknya masih akan terkatung-katung. Pasalnya, selain karena belum adanya kantung lumpur yang sedianya disiapkan pemerintah kota dalam hal ini Dinas PU, namun hal lain karena dua unit kapal penyedot yang belum siap operasi alias rusak.

Hal ini diketahui karena dua unit kapal yang menjadi tumpuan harapan pemerintah kota untuk meminimalisir pendangkalan teluk tersebut masih dalam proses perbaikan, alias ‘masuk dok’. Hasil telusuran wartawan koran ini di lapangan, dua kapal itu terlihat diparkir di tepi pantai Lapulu.

Beberapa komponen salah satu unit kapal, seperti pipa penyedot lumpur, ditanggalkan dari induk kapal. Sejumlah karyawan sibuk melakukan pengelasan. “Ada yang bocor, harus diperbaiki dulu,” ucap salah satu pekerja kepada wartawan koran ini, Kamis (19/11) kemarin .

Belum diketahui kapan perbaikan itu tuntas. Hanya saja, menurut mereka, kebocoran itu bukan masalah serius. Selain memperbaiki yang bocor, mereka juga melakukan pengecatan pada alat-alat vital kapal, karena sudah mulai terserang karat.

Praktis, kenyataan ini menggugurkan pernyataan pemerintah kota bahwa dua unit kapal itu mulai beroperasi di wilayah muara sungai Wanggu. Kenyataan itu pula semakin menguatkan keinginan pihak DPRD Kota Kendari bahwa sekiranya pemerintah kota menyewa kapal lain yang lebih mampu mewujudkan program pemerintah dalam upaya menyelamatkan teluk dari ancaman pendangkalan yang notabene menjadi keinginan masyarakat kota.