Warga Bombana Terdampak Cemaran Merkuri

Jurnal Nasional 2009-11-09

Oleh : Koesworo Setiawan

Pencemaran merkuri (Hg) akibat aktivitas penambangan emas di sepanjang bantaran dua sungai besar di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara
(Sultra), yakni Sungai Langkowala dan Wumbubangka, dikhawatirkan juga mengamcam kesehatan manusia.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra Hartono mengatakan, aliran sungai ini setidaknya mempengaruhi dua kecamatan di Bombana, yakni Kecamatan Lantari Jaya dan Rarowatu Utara yang total penduduknya sebanyak 10.411 jiwa. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Bombana, Kecamatan Lantari Jaya
berpenduduk 5.864 orang. Kecamatan Rarowatu Utara berpenduduk 4.547 orang tahun 2008.

Penduduk di dua kecamatan ini mayoritas berprofesi sebagai petani tambak dan padi sawah.
Untuk Kecamatan Lantari Jaya setidaknya terdapat 900 hektar lahan tambak udang dan ikan bandeng yang kawasannya sangat dekat dengan Sungai Langkowala dan sekitar 5.000 hektarlahan persawahan di Kecamatan Rarowatu Utara yang sangat dekat dengan Sungai Wumbubangka.

“Bahkan, masyarakat di dua kecamatan ini tidak hanya menggantungkan pengairan tambak dan sawah mereka pada sungai tersebut, tapi juga menjadikannya sebagai sumber air untuk dikonsumsi,” kata Hartono di kantor Walhi Sultra, Kendari, Minggu (8/11).

Beberapa kasus di lapangan yang ditemukan Walhi, seperti udang milik para petani mati secara mendadak dengan berwarna merah seperti direbus tanpa diketahui apa penyebabnya.Penemuan dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Haluoleo (Unhalu),Emiarti, tentang pencemaran Merkuri terhadap dua sungai utama di Sultra ituyangmencapai 300 kali lipat dari ambang maksimal telah memancing banyak reaksi.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra buru-buru mengklarifikasi.

Dari penelitian mereka sendiri, Dinas ESDM tidak menemukan adanya kandungan merkuri seperti yang ditemukan peneliti Unhalu.Gubernur Sultra Nur Alam menyatakan jika memang ada penambang yang menggunakan Merkuri maka usahanya akan ditutup dan akan diproses hukum.

Gubernur juga akan membentuk tim khusus untuk melakukan penelitian terkait kandungan merkuri di Bombana.Atas rencana ini, Walhi Sultra menantang pemerintah daerah tidak hanya sekadar wacana. Sejak awal Walhi menolak aktivitas penambangan di kawasan itu karena merupakan kawasan lindung. Dengan adanya temuan pencemaran logam berat tersebut, merupakan salah satu konsekuensi penambanga

Kompas 2009-11-06/E Paper Halaman 22 Nusantara

Mojokerto- Kebakaran hutan di lereng Gunung Welirang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (5/11), masih terus terjadi. Kebakaran itu bahkan mulai menyebar ke sejumlah blok hutan, seperti Lali Jiwo, Deker, dan Puthuk Pelawaran.

Asap tebal pun masih berarak di ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut (dpl) dari Gunung Welirang, yang puncaknya berada di ketinggian 3.156 meter dpl.

Astin (49), pengelola warung makan di Desa Padusan, Kecamatan Mojokerto, menyebutkan, sisa-sisa abu kebakaran hutan yang juga melalap ilalang mencapai warungnya beberapa hari lalu. ”Tetapi, asapnya belum sampai mengganggu,” ujarnya.

Upaya pemadaman secara tuntas masih sulit dilakukan. Sejumlah petugas satuan penjaga keamanan hutan (jagawana) Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo Mojokerto menyebutkan, mereka kini tinggal berharap pada turunnya hujan.

Asap putih pekat, Kamis kemarin, juga mulai terlihat di lereng Gunung Penanggungan (1.653 meter dpl). Gunung Penanggungan berada dalam satu gugusan dengan Gunung Welirang, yang sebagian wilayahnya berada di Kabupaten Mojokerto.

Gunung Wilis

Kebakaran hutan di lereng Gunung Wilis yang masuk wilayah Kabupaten Nganjuk hingga Kamis juga belum padam. Kebakaran hutan di lereng Wilis yang sebelumnya terjadi di bukit Argokelono di wilayah administratif Desa Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, kini melebar ke arah Desa Bajulan, Kecamatan Loceret.

Arah kebakaran hutan juga dengan perlahan menuju ke wilayah Kabupaten Kediri. ”Ketinggiannya sekitar 1.500 meter dpl dengan luas lahan yang terbakar ratusan hektar,” kata Aries Trio Effendy, relawan bencana alam Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial Nganjuk.

”Upaya pemadaman yang kami lakukan gagal,” ujar Masrukin, Koordinator Operasional Tagana Nganjuk.

Masrukin mengatakan, pemadaman api benar-benar sulit dilakukan karena banyak faktor. Pertama, kondisi hutan yang terjal dengan medan naik turun serta tidak ada jalan setapak. Kesulitan kian diperparah dengan terbatasnya jumlah personel pemadam yang hanya 27 orang.

Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan Kediri Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, Priyadi, menambahkan, petugas Perhutani masih berupaya keras memadamkan api.

Kompas 2009-11-07/Halaman E Paper Metropolitan

Jakarta - Permukiman nelayan di kawasan Marunda, Jakarta Utara, kembali diterjang banjir pasang air laut atau rob. Hingga Jumat (6/11), rob telah merendam sekitar 500 rumah dan 20 hektar tambak tergenang rob setinggi 60-80 sentimeter. Isi tambak pun lenyap tersapu air.

Rob telah menerjang kawasan pesisir Marunda sejak Rabu (4/11). Setiap kali rob datang, nelayan selalu menderita. Ikan bandeng yang disebar nelayan di tambak hilang terbawa air. Namun, nelayan belum mengetahui nilai kerugian tersebut.

Terkait hal itu, Gobang (48), nelayan warga RT 09 RW 07, Marunda Baru, Cilincing, mewakili warga Marunda mengadukan nasib nelayan kepada Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) di Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Jumat. Ia didampingi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Institut Hijau Indonesia (IHI).

”Pada akhir 2008, rob juga terjadi cukup parah. Waktu itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji segera memperbaiki tanggul yang sekarang jebol dan direncanakan selesai pada 2009. Namun, sampai kini, tanggul belum jadi. Hingga kini, belum ada bantuan untuk kami,” tutur Gobang.

Tata pembangunan

Menurut Dedy Ramanta, Sekretaris Nasional KNTI, terjadinya rob tidak diketahui pasti kapan waktunya. Yang menjadi pengetahuan umum, rob terjadi karena pengaruh bulan baru dan bulan purnama, gelombang laut, serta kecepatan dan arah angin. Berdasarkan pengamatan nelayan, rob selalu terjadi pada November, Desember, dan Januari.

”Rob sudah menjadi bencana rutin, seperti banjir di Jakarta. Akan tetapi, belum ada pelayanan standar penanggulangan bencana bagi masyarakat yang tinggal di lokasi rawan rob. Bantuan kesehatan, makanan, hingga transportasi tidak tersedia. Padahal, fenomena ini mengganggu perekonomian, kehidupan sosial, dan budaya warga,” papar Dedy.

Hal senada diungkapkan Koordinator Program Kiara Abdul Halim dan Direktur Lingkungan Hidup Perkotaan IHI Selamet Daroyni. Menurut Selamet, pascabanjir yang menenggelamkan Tol Sedyatmo pada Februari 2008, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Puncur.

”Aturan ini mestinya menjadi acuan Pemerintah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk menata kembali pembangunan agar lebih ramah lingkungan dan mengangkat harkat hidup masyarakat. Ironisnya, program pembangunan justru berupa reklamasi dan pendirian kawasan ekonomi khusus. Penyelamatan lingkungan dan masyarakat pesisir justru bukan fokus utama,” ungkap Selamet.

Kompas 2009-11-07/Halaman E Paper Lingkungan

Barcelona - Sekitar 40 kepala negara akan menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, Denmark, 7-18 Desember, menyusul hasil perundingan di Barcelona, Spanyol, yang sangat tidak memadai.

Demikian diungkapkan Sekretaris PBB Urusan Perubahan Iklim Yvo de Boer, Jumat (6/11) di Barcelona.

Pada bagian terakhir rangkaian perundingan kesepakatan global baru untuk menghadapi dampak perubahan iklim, yang berakhir kemarin di Barcelona, tampak pertentangan antara negara berkembang dan negara maju semakin menguat.

Negara berkembang di Barcelona menyalahkan negara-negara kaya karena menurunkan ambisi menurunkan emisi karbon dengan meminta penundaan waktu hingga batas setahun untuk menyusun detail kesepakatan global melawan dampak perubahan iklim.

Mereka menegaskan bahwa konferensi di Kopenhagen harus tetap menghasilkan kesepakatan baru pengganti Protokol Kyoto yang akan berakhir masa berlakunya pada 2012. Mereka mendesak kesepakatan tersebut harus bersifat mengikat, sama dengan Protokol Kyoto yang ditetapkan 1997.

Menurut De Boer, langkah mengundang para kepala negara tersebut akan bisa melunakkan kebuntuan perundingan antara negara berkembang dan negara maju.

”Saya pikir, kita bisa mengatasi (persoalan yang bakal muncul di) Kopenhagen dengan mengundang para pemimpin negara untuk mendorong agar tercapai kesepakatan di Kopenhagen,” ujar de Boer. ”Sepengetahuan saya, 40 kepala negara menyatakan ingin hadir. Persebarannya bagus antara negara utara dan selatan,” lanjutnya. Negara utara merupakan sebutan bagi negara-negara maju, sedangkan negara-negara selatan mewakili negara berkembang atau miskin.

Mereka yang akan hadir adalah PM Inggris Gordon Brown, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, para pemimpin negara-negara Afrika, dan dari Karibia. Adapun PM Denmark Lars Lokke Rasmussen mengaku belum memutuskan akan mengundang para pemimpin dunia.

Negara maju dikritik negara berkembang karena memperlambat proses pengurangan emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global. ”Negara-negara maju berlaku seperti rem terhadap segala kemajuan (perundingan),” ujar Lumumba Stanislaus Di-Aping dari Sudan—juga pimpinan Grup-77 (G-77). Negara-negara Afrika mengatakan, rakyat sudah meninggal akibat perubahan iklim.

De Boer mengatakan, konferensi Kopenhagen sedikitnya harus menghasilkan kesepakatan target emisi gas rumah kaca bagi negara-negara maju, sepakat pada aksi negara berkembang untuk menahan laju emisi gas rumah kaca, mencari jalan untuk mengumpulkan dana miliaran dollar, dan mencari mekanisme tepat untuk pengawasan pendanaan.

”Saya yakin Amerika Serikat bisa berkomitmen pada angka tertentu di Kopenhagen,” ujar De Boer.

Kompas 2009-11-06/E Paper Halaman 46 Fokus

KOALISI PERUBAHAN IKLIM

Setiap peserta dalam pertemuan itu menghadirkan sebuah pemikiran terkait praktik adaptasi atau mitigasi atau pemikiran teologis. Mereka berniat melakukan aksi agar pada saatnya bisa menggerakkan suatu komunitas atau kelompok yang lebih besar. Kesimpulan akhir muncul melalui proses singkat diskusi kelompok dan pleno.

Kurang dari 24 jam muncul kesepakatan bahwa dari sana koalisi yang sifatnya cair akan mulai berkiprah bersama tetapi secara individual. Setiap yang hadir tak akan sendirian berkiprah, ada anggota koalisi lain yang menyertainya dalam spirit yang sama: terus merespons isu perubahan iklim secara aktif dengan pengandaian; isu perubahan iklim adalah isu hidup mati bagi makhluk hidup karena sistem iklim bersifat terbuka.

Oleh karena sifatnya yang hidup mati, upaya menghindari bencana tersebut secara moral menjadi tanggung jawab semua orang, semua pihak, semua elemen yang berada di dalam struktur politik, sosial, dan ekonomi. Persoalannya, upaya menahan laju pemanasan global bukan sekadar bagaimana kita hidup ramah lingkungan dengan energi bersih, energi terbarukan, atau melakukan konservasi air dan konservasi hutan demi air dan karbon agar tak teremisi ke atmosfer.

Upaya penghindaran dari bencana akibat perubahan iklim global ini mengikuti hukum ekonomi karena tak ada negara yang mau pertumbuhan ekonominya terganggu. Di tataran bisnis pun situasinya serupa. Secara global, dunia bisnis pun dilibatkan melalui berbagai cara, antara lain melalui skema Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) untuk mengatasi ancaman perubahan iklim.

Upaya turut ambil bagian mengatasi ancaman perubahan iklim oleh sejumlah perusahaan dilakukan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). ”Dunia bisnis sekarang ini tampak semakin merespons pada pembangunan berkelanjutan, termasuk tanggung jawab perusahaan pada kelestarian lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan,” tulis Ike Janita Dewi dari Universitas Sanata Dharma dalam makalahnya.

Meski demikian, pada dasarnya, CSR perusahaan sering kali masih dimulai dengan menempatkan respons terhadap tuntutan konsumen sebagai change driver. Sikap ramah lingkungan direduksi sebagai melulu added value (nilai tambah) untuk kepentingan branding.

Dibandingkan kondisi tersebut, kiprah perusahaan akan menjadi lebih ramah lingkungan dan sosial jika dalam keseluruhan gerak prosesnya bersifat socially responsible business practices (praktik bisnisnya sudah bertanggung jawab secara sosial), bukan lagi corporate philantrophy.

Pergulatan di tataran nasional hingga global untuk melibatkan perusahaan dalam pengurangan emisi demi kepentingan adaptasi dan mitigasi dalam konteks perubahan iklim rasanya akan berlangsung lama.

Keadilan iklim

Pertemuan di Yogyakarta tersebut berlangsung pada akhir pertemuan negosiasi perubahan iklim di Bangkok, Thailand, yang menegosiasikan kesepakatan baru yang bakal diketok palu di Kopenhagen, Denmark, Desember 2009. Negara maju dan negara berkembang sepakat harus ada pengganti kesepakatan Protokol Kyoto yang disahkan 1997 yang masa berlakunya akan berakhir pada 2012.

Bersamaan terbentuknya koalisi kecil di Yogyakarta, di Bangkok, delegasi Indonesia dan delegasi sejumlah negara berkembang justru kecewa berat karena negara-negara maju terus mendesak negara-negara berkembang turut memikul ”beban sejarah”, yaitu ketika negara-negara maju mengemisikan gas karbon (salah satu gas rumah kaca penyebab kenaikan suhu global) secara besar-besaran sejak era industri dua abad lalu. Ini sebuah ironi; di Yogyakarta kolaborasi dibangun, di Bangkok ketidakadilan berlangsung.

Saat ini para pemimpin dunia menancapkan pandangan kepada penerima Penghargaan Nobel Perdamaian 2009, Presiden AS Barrack Obama. AS ditunggu-tunggu partisipasinya meratifikasi kesepakatan baru di Kopenhagen. Negara adidaya itu tidak meratifikasi Protokol Kyoto.

Negara ekonomi maju, seperti China dan India, dituntut oleh negara maju untuk dibebani kewajiban pengurangan emisi. Sementara negara-negara Afrika dan negara-negara pulau kecil (AOSIS) berteriak-teriak meminta bantuan dana mitigasi dan adaptasi dari negara maju. Dana itu pun belum tersedia.

Padahal, seperti diungkapkan Amin Abdullah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, saat ini perkembangan agama telah mencapai fase keempat, yaitu global oriented, dengan kata kuncinya: solidaritas. Pada fase inilah muncul diskursus etika global, termasuk pada isu perubahan iklim.

Akan tetapi, bayang-bayang ketidakadilan iklim justru semakin nyata di setiap negosiasi kesepakatan global. Siapa yang harus membayar biaya kerugian akibat dampak kenaikan suhu Bumi dan perubahan iklim ini? Dampak akibat perubahan iklim di antaranya terancamnya produk pangan, merebaknya penyakit menular, serta siklus iklim menjadi tak terkendali dan semakin sulit diprediksikan.

Kini, kubu negara maju dan kubu negara berkembang hingga pasca-Bangkok tidak saling mendekat. Negara maju diminta melakukan pengurangan emisi dalam jumlah besar (deep cut). Saat ini tingkat konsentrasi gas karbon telah mencapai 381 bagian per juta (ppm) dan rata-rata kenaikan suhu global mencapai 0,74 derajat celsius dalam 100 tahun terakhir.

Menghadapi tantangan perubahan iklim, koalisi kecil, koalisi sedang (di tingkat perusahaan multinasional), serta koalisi besar (baca: global) semuanya harus eksis. Tanpa itu mungkin makhluk di permukaan Bumi perlu bersiap menghadapi bencana tak terhentikan.

Meski demikian, gerakan koalisi kecil diyakini bisa menyebar seperti virus, seperti diungkapkan Mgr Suharyo, ”Bisa mendorong orang bertanya, ’sedang membuat apa?’” Dari pertanyaan itulah orang lain akan terdorong juga berbuat sesuatu. Semoga!