Media Sultra 2009-11-13/Halaman 6 Ibukota

Kendari– Menyikapi berita masalah pencemaran logam berat merkuri di areal pertambangan emas Bombana, DPRD Sultra akan rekomendasikan masalah pertambangan se-Sultra menjadi point paripurna DPRD Sultra. Demikian dikatakan Ketua DPRD Sultra, Sutan Harahap pada dialog yang dihadiri anggota DPRD Bombana, FPIK Unhalu, NGO, LBH, dan segenap pemerhati lingkungan Sultra, Rabu (11/11). Dialog ini terkait dengan hasil penelitian dari FPIK Unhalu tentang bahaya kandungan merkuri yang kadarnya telah naik 500 kali lipat dari ambang batas yang ditetapkan oleh baku mutu untuk manusia dan biota.

“Masalah ekologi harga mati, tidak bisa ditawarkan. Hasil penelitian ini kita tindak lanjuti, karena ini adalah ancaman yang serius untuk lingkungan yang terlebih pada manusia dan biota dan seluruh bagian pertambangan”, ujar Sutan.

Menurut Sutan, DPRD Sultra pun akan melakukan evaluasi AMDAL yang telah diterbitkan oleh perusahaan pertambangan, karena dalam penertiban tersebut dapat tercemar ekspetasi kondisi lingkungan setelah dilakukan kegiatan pertambangan.

“DPRD Sultra serta DPRD Bombana akan melakukan fungsi pengawasannya secara lebih ketat, karena kami tidak bisa membiarkan proses yang tidak bertanggung jawab merusak ekologi keberlangsungan hidup, sebelum terjadi kerusakan lingkungan yang lebih berat lagi”, ujaranya.

Selain pembentukan tim investigasi, pihak DPRD Sultra pun akan meminta keterangan dari Dinas Pertambangan propinsi dan kabupaten tentang teknis operasional pertambangan, karena dengan memposisikan kegiatan pertambangan dalam sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi kesejahteraan rakyat harus dengan tindakan bertanggungjawab dan tidak merusak lingkungan.

“Kami akan melakukan dengar pendapat dalam fungsi pengawasan kami dengan mengambil langkah-langkah administrasi yang bisa mengklarifikasi implementasi program dalam rangka mengantisipasi kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan”, tandasnya. 

Media Sultra 2009-11-13/Halaman 6 Ibukota

Kendari– Terkait potensi terjadinya longsor di lokasi tambang galian golongan C di Kelurahan Alolama, DPRD Kota Kendari meminta Kantor Lingkungan Hidup (KLH) tidak lengah menyikapi masalah ini. Anggota Komisi C DPRD Kota Kendari, Hamzah menyatakan, KLH sebagai instansi teknis harus tanggap dengan isu lingkungan seperti ini, karena persoalan longsor tidak menentukan waktu dan musim, kendati pada umumnya terjadi pada musim hujan. Tapi kalau kondisi kemiringan dan ketinggian tebing sudah terlalu, pada musim seperti sekarang longsor juga bisa terjadi.

“Saat ini memang volume hujan di Kota Kendari belum tinggi, tetapi kalau kondisi lokasi tambang galian golongan C sudah seperti sekarang, ini harus secepatnya disikapi”, kata Hamzah diruang kerjanya, kemarin (12/11). Hamzah juga meminta kepda KLH agar senantiasa berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Kendari terkait antisipasi bencana, sebab yang mengetahui titik lokasi titik lokasi rentan bencana adalah Badan Kesbang.

Sementara itu, Kepala KLH Kota Kendari, Tin Farida menyatakan bahwa pihaknya intens melakukannya, termasuk memantau aktivitas pertambangan golongan C di Alolama. Terkait izin perusahaan tambang, Tin mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah menginvetarasi perusahaan-perusahaan yang izin operasionalnya sudah mati. “Kalau kami temukan ada perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan tanpa izinnya sudah mati segan-segan memberikan tindakan tegas”, tegasnya

Media Sultra 2009-11-13/Halaman 6 Ibukota

Kendari– Setelah sebelumnya sejumlah kalangan memperdebatkan masalah mesin penyedotan lumpur teluk Kendari, kini isu tersebut kembali diangkat oleh Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sultra. Dalam aksinya di kantor DPRD Kota Kendari, kemarin (12/11) masa PMII yang dikordinir Ali Musafir, meminta DPRD Kota agar mempertanyakan kepada pemerintah kota (Pemkot) Kendari terkait proses penyedotan lumpur teluk Kendari.

“Kami hanya ingin mengakui, apakah Pemkot benar-benar punya konsisten terhadap program yang sudah direncanakan. Karena kami melihat sejauh ini belum ada aksi nyata dari Pemkot,” kata Ali Musafir. Menurut Ali Musafir, persoalan mesin penyedot lumpur bukan masalah ringan, apalagi terkait dengan penggunaan anggaran yang cukup besar.

Menyikapi hal tersebut, Komisi B, Chulafauu Rasidin menyatakan, siap menyampaikan aspirasi massa PMII kepada Pemkot. Namun kata Chulaafauu, pihaknya juga sudah memberikan rekomendasi agar proses penyedotan lumpur dihentikan sementara.

Media Sultra 2009-11-13/Halaman 6 Ibukota

Kendari– Keberadaam Anoa yang juga merupakan salah satu satwa endemic Sulawesi yang berada di Tahura Murhum dipastikan sudah langka. Pasalnya, pada tahun 2001 hanya terlihat sekitar satu sampai dua ekor saja. Hal ini dikatakan Kepala Seksi Konservasi Wilayah BKSDA Sultra, Sukrionato Djawie, Kamis (12/11).

Sukrianto menyatakan bahwa satwa endemic Anoa ini mulai langka sebelum kawasan Tahura Murhum dikelola oleh Pemrov, yakni tahun 2001. “Jika suatu kawasan hanya terdapat satu sampai dua ekor, itu termasuk sangat langka”, katanya.

Menurut Sukrianto, penyebab terjadinya kelangkaan satwa endemic Sulawesi tersebut (Anoa) di kawasan Tahura sebagaian sudah dijadikan kawasan pemukiman. Selain itu, warga sekitar kawasan Tahura melakukan penangkapan dengan menggunakan jerat. “Aktivitas itu secara otomatis memicu menjauhnya satwa Anoa ketempat yang dianggap aman untuk berkembang biak,” ujar Sukrianto.

Dia mengakui, pada era tahun 70-80an Tahura Murhum termasuk Home Range satwa endemic Anoa. Namun karena seiring perkembangan penduduk, terjadi migrasi ketempat lain. Dan pada tahun 90-an populasinya menurun. “Bisa saja satwa itu telah migrasi”, katanya. Lamba, warga Desa Atowatu yang ditemui beberapa waktu lalu menyatakan pada tahun 70-an, desanya menjadi tempat tinggal ribuan Anoa. Anoa itu kadang tinggal ditengah jalan, dan menghalangi warga yang akan melalui jalan tersebut.

Media Sultra 2009-11-13/Halaman Utama

Kendari– Pihak Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) berhasil membekuk, Syamsuddin, seorang DPO kasus pembantaian penyu hijau di Kecamatan Soropia tahun 2004 silam. Tersangka ini dituding oleh undang-undang. Hal itu dikatakan oleh, Sakrianto Djawie , SP Kepala Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Sultra, Kamis (12/11).

“Dia melarikan diri ke Makassar dengan menggalabui petugas. Syamsusddin itu berkali-kali kita grebek tidak pernah ditemukan. Nanti berdasarkan informasi pemilik pengelola akhirnya informasi pemilik Desa Puupi”, kata Sukrinato.

Saat ini pelaku telah ditahan di BKSDA Sultra, dengan barang bukti 2 ekor penyu hijau yang masih hidup, kepala penyu yang telah dibantai dan sejumlah kulit belakang (kerapas). Awal terendusnya tersangka oleh pihak BKSDA ketika aparat menemukan lola merah (juga dilindungi Undang-Undang) yang dimuat oleh sebuah bus antar Propinsi. Dari situ aparat BKSDA menemukan nama Syamsuddin yang bermukim di Desa Puupi Kecamatan Kolono, Kabupaten Konsel.

Setelah diselidiki, ternyata Syamsuddin itu merupakan DPO ynag selama ini dicari aparat BKSDA. Dia adalah tersangka pemabantain penyu hijau di desa Soropia pada tahun 2004 sebanyak 33 ekor. Dia juga banyak mendapat suplai dari Sulawesi tengah.

Lanjut Sukrianto, tersangka termasuk penadah semua penyu hijau di Sultra, dan termasuk pimpinannya. Dimana penangkap menjual penyu kepada Syamsuddin, baik penyu yang berasal dari Konsel, Konawe, dan Konut, juga dari Sulteng.

“Kalau kita perkirakan sudah sekitar ratusan yang telah dibantainya”, ujarnya.

Modusnya, kata Sukroanto, penyu-penyu yang telah dipotong-potong dimasukkan ke dalam gabus styrofoam atau polystyrene, lalu di kemas, selanjutnya dijual keluar daerah, seperti Makassar, dengan menggunakan jasa angkutan umum.

“Para sopir tidak tahu kalau dimuat itu penyu, kalau mereka tau mereka pasti tidak mau”, ungkapnya.

Sukrianto menambahkan, penyu hijau sangat langka dan dilindungi karena telah terdaftar di LIPI sebagai satwa apendix dan satwa yang terancam punah. Pihaknya menghimbau masyarakat yang menangkap, dan mengetahui ada yang menampung agar melapor ke BKSDA Provinsi Sultra.

“Kalau ada kegiatan perdagangan segera laporkan. Kita tidak pernah main-main dengan kasus penyu tersebut”, katanya.