Lingkungan 2010-08-07 Isu Transmigrasi untuk Pengalihan Status Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai(TNRAW)?

Isu Transmigrasi untuk Pengalihan Status Kawasan
Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai(TNRAW)?

TAMAN Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) merupakan salah satu taman nasional di Sultra. Uniknya TN ini secara georafis berada pada empat kabupaten, meliputi Kolaka seluas 6.238 hektar, Kolaka Utara (Kolut) 12.824 hektar, Konawe Selatan (Konsel) 40.527 hektar dan Bombana 45.605 hektar.

Selain itu taman nasiona (TN) yang terletak antara 121o44′-122o44 BT dan 4o22′- 4o39’LS memiliki empat tipe ekosistem yang sangat khas yaitu ekosistem bakau (mangrove), hutan hujan tropis dataran rendah (lowland forest), rawa (inland peat swamp) dan padang rumput (savana). Dalam ekosistem ini terdapat 28 jenis mammalia, empat jenis amphibia, tujuh jenis reptilia, delapan jenis pisces, dan 207 jenis aves serta 323 jenis flora.

Namun dibalik pesonanya, salah satu ekosistem TNRAW tepatnya padang savana mengalami keterancaman perubahan status revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) substansi kehutanan. Pasalnya karena berupa hamparan padang rumput dan diidentifikasi mengandung bahan tambang, padang savana dianggap tidak memiliki manfaat. Padahal dari sisi pariwisata, ekosistem ini menjadi salah satu primadona karena berlatar belakang Gunung Watumohai dan Gunung Mendoke, ditambah dengan pemandangan sekelompok rusa.

Parahnya saat ini TN yang ditata tapal batasnya sejak 1985 lalu, sedang dilanda isu transmigrasi. Sebagaimana yang diungkapkan warga dan pejabat pemerintahan setempat. “Isu transmigrasi kami dengar sebulan sebelum Pilkada (Mei,red), dan kami dengar dari pemerintah setempat (lurah) jika seandainya tidak jadi maka uang bisa dikembalikan. Uang muka yang telah disetorkan 26 orang se-desa kami sebesar Rp 250 ribu per orang, sisanya setelah kami menempati lahan dan masuk rumah,” ujar warga Desa Atari Jaya Konsel, Nur.

Parahnya saat ini TN yang ditata tapal batasnya sejak 1985 lalu, sedang dilanda isu transmigrasi. Sebagaimana yang diungkapkan warga dan pejabat pemerintahan setempat. “Isu transmigrasi kami dengar sebulan sebelum Pilkada (Mei,red), dan kami dengar dari pemerintah setempat (lurah) jika seandainya tidak jadi maka uang bisa dikembalikan. Uang muka yang telah disetorkan 26 orang se-desa kami sebesar Rp 250 ribu per orang, sisanya setelah kami menempati lahan dan masuk rumah,” ujar warga Desa Atari Jaya Konsel, Nur.

Menurut informasi yang diterimanya, para transmigrasi akan mendapatkan perumahan plus tanah, sebagaimana umumnya transmigrasi yang miliki 2 hektar tanah untuk kebun plus rumah. “Tanah yang dijanjikan di kawasan TNRAW tepatnya antara Konsel dan Bombana. Untungnya setelah selesai Pilkada, lurah bilang belum jelas transmigrasi tersebut dan sementara diproses, sehingga uang dikembalikan,” tambahnya.

Sebenarnya pihaknya juga tidak percaya jika kawasan TN akan dijadikan lokasi transmigrasi, karena termasuk kawasan negara yang dilindungi. “Tetapi karena lurah yang memberi informasi, maka kami beranggapan jika ini mungkin program pemerintah untuk membantu masyarakat. Khususnya pecahan KK, misalnya rumah ini beli Rp 33 juta cicil. Apalagi syaratnya sangat mudah cukup dengan copian KK dan surat nikah,” ujarnya.

Atas isu transmigrasi, pihak TNRAW mengaku khawatir jika terdapat oknum yang memanfaatkan isu atau pun ada kepentingan yang memboncengi isu tersebut. Seperti yang yang dikatakan Kasi Pengelolaan TNRAW, Ardiansyah. Menurutnya Dalam RTRW sahsah saja jika terdapat areal yang akan dijadikan transmigrasi, tentunya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pasalnya pihaknya khawatir jika ada action sebelum adanya alih fungsi.

“Hasil usulan wilayah tim terpadu RTRW Sultra mengklaim yang bermasalah menurut mereka, yaitu terdapat areal Savana yang telah memiliki pemukiman seluas 30 ribuan hektar. Tetapi setelah tim pusat turun mengecek ternyata daerah tersebut tidak berpenghuni,” kata Ardiansyah.

“Hasil usulan wilayah tim terpadu RTRW Sultra mengklaim yang bermasalah menurut mereka, yaitu terdapat areal Savana yang telah memiliki pemukiman seluas 30 ribuan hektar. Tetapi setelah tim pusat turun mengecek ternyata daerah tersebut tidak berpenghuni,” kata Ardiansyah.

Lebih lanjut diungkapkannya jika selama ini kegiatan pertambangan masih berada disekitar buffer zone (daerah perbatasan), tetapi tetap menjadi ancamana karena berbatasan langsung dengan TNRAW. “Karena itu untuk mengantisipasi agar areal pertambangan bertambah besar, maka kami berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar. Pasalnya jika secara ekonomi mereka berdaya, areal sekitar TNRAW tidak akan dirambah,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Desa (Kades) Atari Jaya Konsel, Jamun Rahman S mengatakan informasi transmigrasi diperoleh dari mantan warganya (Hasan,red) yang sempat membuka usaha Wartel. Hasan mengaku sebagai guru pada salah satu kabupaten di Sultra. Hasan mencoba meyakinkan dirinya dengan membawa surat dari LSM Kasasi. “Mulanya saya percaya, tetapi setelah saya konfirmasi ke TNRAW, ternyata hal itu tidak benar. Akhirnya saya harus mengganti uang sekitar 20 orang warga, dengan uang pribadi saya senilai Rp 5 juta, pasalnya setiap warga membayar uang muka Rp 250 ribu dan semua uang mereka telah saya serahkan kepada Hasan,” kata Jamun Rahman.

Sehubungan dengan permasalahan transmigrasi Kasi Pengelolaan TNRAW, Ardhiansyah menuturkan pihaknya mencurigai terdapat berbagai upaya pengalihfungsian taman nasional. Mengingat terdapat kawasan TNRAW yang mengandung bahan tambang. “Selain kegiatan penambangan juga adanya isu transmigrasi di dalam TNRAW. Berdasarkan investigasi kami, terlihat bahwa ada upaya pembodohan pada masyarakat, bahkan penipuan karena telah dipungut biaya,” tuturnya dengan serius.

Menurut alumni institut pertanian bogor (IPB) ini, transmigrasi dalam kawasan TNRAW tidak mungkin terjadi, karena selama ini masyarakat yang masuk kawasan dengan tujuan berkebun maupun mendirikan bangunan akan langsung dikeluarkan dalam kawasan. “Kami salut dengan Bombana yang sudah ada rencana dari Pemda untuk relokasi masyarakat ke lokasi transmigrasi yang layak. Transmigrasi merupakan ancaman bagi TNRAW, mengingat cara itu untuk penggalangan massa guna menjadikan kawasan pemukiman, sehingga bisa dialihfungsikaan,” tambahnya.

Lebih lanjut pihaknya mengkhawatirkan jika masyarakat yang telah membayar akan melakukan pembukaan dan penggarapan lahan. Tentunya akan berdampak pada fungsi TNRAW sebagai penyangga kawasan, mengingat salah satu fungsi TN yaitu berfungsi ekologis  sebagai penyeimbang ekosistem. Seperti yang terjadi di ekosistem Savana yang akan diklaim sebagai daerah transmigrasi. Karena dianggap hanya berupa ilalang, padahal merupakan daerah peralihan antara ekosistem hutan dengan ekosistem mangrove. Serta banyak komuniats pada ekosistem ini.

“Dikhawatirkan isu-isu ini kedepannya akan menyebabkanterjadinya jual beli, dan perambahan lahan serta illegal logging, belum lagi ditambah dengan maraknya isu kegiatan pertambangan. Karena itu langkah- langkah yang terus menerus kami lakukan yaitu tetap lakukan pengawasan seperti patroli rutin, koordinasi dengan Pemkab setempat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mereka tahu manfaat fungsi kawasan dan dapat mencegah terulangnya isu transmigrasi,” lanjutnya.

“Dikhawatirkan isu-isu ini kedepannya akan menyebabkanterjadinya jual beli, dan perambahan lahan serta illegal logging, belum lagi ditambah dengan maraknya isu kegiatan pertambangan. Karena itu langkah- langkah yang terus menerus kami lakukan yaitu tetap lakukan pengawasan seperti patroli rutin, koordinasi dengan Pemkab setempat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mereka tahu manfaat fungsi kawasan dan dapat mencegah terulangnya isu transmigrasi,” lanjutnya.

Serangkaian permasalahan tersebut tentunya menggambarkan jika yang paling mendesak di laksanakan yaitu penyadaran masyarakat di sekitar kawasan, mengingat masyarakat sekitar merupakan benteng (buffer) dalam melindungi kawasan. “Selain isu-isu tersebut, kami juga prioritaskan penanganan masalah perambahan dan penambangan liar. Mengenai perhatian empat kabupaten, menurut kami masih perlu ditingkatkan, sehingga butuh action real perlindungan dan pelestarian kawasan, tentunya semua ini tergantung dari cara pandang dan komitmen Pemda masing-masing kabupatenan, apakah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan,” pungkasnya.

Optimalkan Potensi Sembari Mengidentifikasi Masalah
Potensi pariwisata TNRAW tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya selain dijadikan sebagai tempat rekreasi, juga dijadikan sebagai sarana penelitian. Sebagaimana yang telah dilakukan Universitas Haluoleo (Unhalu), yang telah melakukan penandatanganan MoU dengan TNRAW.

Beberapa obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi yaitu pulau Harapan II, yang terletak di tengah-tengah Rawa Aopa untuk melihat panorama alam rawa, burung air yang sedang mengintai ikan, dan bersampan. Atau pantai Lanowulu yang bisa bersampan di sepanjang sungai menuju pantai, hutan bakau, berenang, dan wisata bahari. Serta Gunung Watumohai yang dijadikan kawasan pendakian dan berkemah, yang mana pada lereng gunung tersebut terdapat padang savana untuk melihat burung-burung, dan satwa lainnya.

“Untuk mensosialisasikan potensi pariwisata tersebut, tentunya kami mengadakan kemitraan dengan media massa. Mengingat media punya peranan strategis termasuk promosi tentang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari,” tutur Kepala TNRAW, Kholid Indarto.

Sebagai rangkaian kegiatan pengenalan potensi dan pengidentifikasian konflik, sehingga dapat juga diketahui oleh masyarakat maka TNRAW telah melakukan kegiatan journalist trip (JT). Mengenai perlindungan, pihaknya melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dalam hal mengatasi perambahan, illegal logging, dan pertambangan emas. Sedangkan pengawetan keanekaragaman telah melakukan kerja sama dengan Unhalu.

“Pemanfaatan potensi sedang coba kami optimalkan, karena selama ini kami akui masih kurang. Padahal fungsi utama TN juga untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan, misalnya peranan kawasan konservasi sebagai penyedia air bersih,” jelasnya.

Mengenai isu transmigrasi, dirinya mengatakan jika sedini mungkin akan diantisipasi agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali. Misalnya berkoordinasi dengan kepolisian serta tetap melakukan inventarisasi masalahnya. “Kami juga telah membentuk tim untuk mengatasi perambahan misalnya tim pengkajian, dimana secara keseluruhan kasus yang tertangani berjumlah 27 kasus, sedangkan yang P21 sejumlah 9 kasus. Modus operandi kasus tersebut bermacam misalnya modus ekonomi tetapi dilakukan secara berjaringan, mulai dari pengusaha dan pelaku yang dimodali,” lanjutnya.

Pria berkacamata ini juga menambahkan, selama ini masyarakat dan Pemda mungkin menganggap TNRAW belum menghasilkan PAD yang riil. Tetapi perlu diingat terdapat perusahaan daerah air minum (PDAM) yang mengambil air dalam kawasan TN, disamping sembilan kelompok masyarakat yang tinggal di zona tradisional, dan bermata pencaharian sebagai penangkap udang dan hewan ekonomis air tawar serta hewan laut lainnya.

“Kedepannya akan kami optimalkan pariwisata alam, pasalnya kunjungan pelancong diharapkan akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Karena pada prinsipnya potensi wisata yang dikelola dengan baik, semakin lama semakin menguntungkan, mengingat pariwisata berhubungan dengan pemenuhan konsumsi dan tempat penginapan,” harapnya.

“Kedepannya akan kami optimalkan pariwisata alam, pasalnya kunjungan pelancong diharapkan akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Karena pada prinsipnya potensi wisata yang dikelola dengan baik, semakin lama semakin menguntungkan, mengingat pariwisata berhubungan dengan pemenuhan konsumsi dan tempat penginapan,” harapnya.

Untuk diketahui, air dari TNRAW mengalir lewat Sungai Sampara yang merupakan sumber air bersih bagi 245.000 jiwa penduduk Kendari. Jika TNRAW dibuka untuk pertambangan, penduduk akan kesulitan air bersih.

Tidak kalah penting, daerah tangkapan air berada di Pegunungan Watumohai dan Mendoke. Dimana aliran air dalam TNRAW melewati ekosistem padang rumput dan mangrove. Padang rumput berfungsi sebagai daerah resapan air, sedangkan mangrove sepanjang 24 kilo meter di Konsel dan Bombana menghidupi para nelayan. Bayangkan saja jika kawasan TNRAW mengalami perubahan fungsi. Dampak apa yang akan diterima masyarakat sekitar. Tentunya hal ini tidak diinginkan bersama.
>>Ulfah Sari Sakti

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: