Lingkungan 2009-12-05 Tambang Gusur Tambak dan Sawah

Kendari Pos, Lingkungan 2009-12-5/ Halaman 6

PAD Bombana 2009 Menurun

DPRD Sultra Minta Pemegang KP Diaudit

BOMBANA sebagai penghasil beras terbesar di Sulawesi Tenggara kini tinggal kenangan.  Sejak ditemukan emas di kabupaten pemekaran Buton pada September 2008 lalu, sawah tidak diurus lagi.  Petani lebih memilih mendulang  emas, selain alasan lebih gampang dan cepat mendapat uang juga karena lahan pertanian dan sawah mereka kekeringan.  Air yang mengairi sawah telah kering, air telah banyak digunakan untuk fungsi mendulang emas.

Sawah dikabupaten Bombana seluas 10 ribu hektar- terdiri 5 ribu Ha sawah irigasi dan 5 ribu Ha sawah non irigasi atau tadah hujan- dengan produksi 3,9 hingga empat ton gabah kering per hektar.  Namun luasan sawah dan jumlah produksi demikian berangsur-angsur berkurang seiring penemuan emas di Bombana.

Sebut saja luasan sawah di Kecamatan Lantari Jaya yang mencapai 2.414 ha namun tahun 2009 ini tinggal mencapai 1.500 Ha. Itupun yang ditanam padi hanya 511 Ha, dan dari luasan minim itu 475 Ha mengalami kekeringan.

Keprihatinan akan kondisi pertanian seperti itu, salah satunya dialami abbas, petani sawah di Desa Rarongkeu kecamatan Lantari Jaya.  Menurutnya, sejak tahun lalu, sawahnya yang tujuh hektar tidak lagi berproduksi karena kekeringan.  “karena musim kemarau dan digunakannya air oleh para penambang pada sub pemukiman (SP) 4,5,8 dan 9, maka sawah kami tidak lagi menghasilkan, “kata Abbas.

Menurut Abbas, jangankan menanam padi untuk sekedar tanam palawijapun terkadang mati.  Padahal biasanya dia bisa panen setahun sekali, dengan hasil 30 hingga 60 karung yang dijual seharga Rp 210 ribu perkwintal atau perkarung.

Akibat kondisi seperti itu maka sebagian besar petani di Desa Rarongkeu kini menjadi penambang, walaupun hasil yang diperoleh tidak seberapa.  “Kami terpaksa menambang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun hasilnya hanya paling-paling hanya satu hingga 2 kaca perhari, itupun harus diusir-usir pihak keamanan, “Abbas yang mengaku tinggal di desa Rarongkeu sejak 1992.

Selain mengancam keberadaan sawah, penemuan emas di Bombana juga mengancam keberadaan tambang.  Sebut saja tambak di desa Passare Apua Kecamatan Lantari Jaya seluas 700 Ha dengan kategori produktif 500 Ha kini rata-rata ditinggalkan pemiliknya yang senang mendulang emas.  “Delapan puluh persen dari penduduk desa (100 KK lebih) bermata pencaharian sebagai petani tambak, kini sebagian warga pergi mendulang, “kata Abdul Muthalib, Kepala Desa Passare Apua.  Sebelumnya, penghasilan tambak di desa itu mencapai Rp 40 juta per tahun, dengan tiga kali panen ikan bandeng  dalam setahun.

Sehubungan dengan aktivitas penambangan, Kades yang telah dua tahun menjabat ini menjelaskan yang diuntungkan dari pertambangan hanyalah para pendulang pendatang,  karena mereka memiliki keahlian mendulang yang lebih.  “Baik penambang rakyat ataupun perusahaan, kami hanya mengharapkan agar perlu mengantisipasi limbahnya, sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar, “jelasnya.

Permintaan kades ini cukup beralasan mengingat kandungan merkuri di Bombana yang ditemukan peneliti Universitas Haluoleo beberapa waktu lalu mencapai 490 kali di atas ambang batas yang diperbolehkan.  Kades khawatir jangan sampai merkuri tersebut mengalir kelaut yang merupakan sumber air tambak warga.

Untuk itu langkah yang bijak jika pemerintah daerah merencanakan moratorium tambang, sembari membenahi administrasi perizinan dan kerusakan lingkungan.  Seperti diwacanakan pihak DPRD Bombana, dan direspon positif oleh pihak DPRD Sultra dan pemprov yang akan melakukan audit lingkungan dan administrasi keuangan bagi yang memiliki kuasa pertambangan (KP), serta meminta kepada penegak hukum untuk mengusut pengguna bahan beracun berbahaya (B3), seperti merkuri.

Bahkan pihak DPRD Sultra meminta TNI dan Polri untuk mengawasi oknum yang diduga memback-up kegiatan penambangan dan meminta kepada BPKP untuk melakukan audit investigasi keuangan.

Dukungan terhadap rencana moratorium tambang mengalir dari berbagai kalangan.  Secara gamblang wakil ketua DPD RI, Laode Ida mengatakan moratorium perlu dilakukan melihat telah terjadinya kerusakan lingkungan.  Sedangkan anggota DPRD Sultra, Ndoloma mengatakan harus ada audit pada perusahaan pemegang KP di Bombana.

Untuk diketahui pemerintah Bombana pernah mengeluarkan surat Keputusan Bupati No 7 Tahun 2008 tentang tim verifikasi lahan pertambangan emas.  Tim ini bertujuan untuk melakukan pemetaan semua lokasi pertambangan emas yang semakin hari semakin meluas.

Semula lokasi penemuan emas terdapat di kecamatan Rarowatu dan terus meluas sampai di kecamatan Rarowatu Utara dan Lantari Jaya dengan luas sekitar 40 ribu hektar.  Melihat kondisi pertambangan yang semakin tidak terkontrol, terhitung mulai tanggal 27 September 2008 lokasi pertambangan dinyatakan ditutup dan akan dibuka kembali setelah pendulang mengantongi izin pendulang.

Dari hasil penelusuran YPSHK Green Network, diketahui bahwa selama ini untuk dapat menambang emas, warga harus memiliki surat izin menambang atau surat izin sementara yang diterbitkan Pemda Bombana memberikan aturan tambahan dengan menerbitkan surat No. 543/1741/2008, perihal rekomendasi izin  pencari kerja sementara di kabupaten Bombana.  Dalam surat yang ditanda tangani langsung Bupati Bombana itu, dinyatakan bahwa karena keterbatasan areal tambang, masing-masing wilayah kabupaten/kota hanya diberi batasan maksimal 250 0rang.

Selain itu, untuk mengurus izin menambang  warga juga diharuskan membayar sejumlah uang, yang disebut sebagai retribusi.  Mereka yang memiliki KTP Bombana dikenakan biaya 100 ribu perorang, dengan masa berlaku selama enam bulan.  Sedangkan untuk warga luar Bombana dikenakan biaya 300 ribu perorang.  Namun kenyataannya, untuk memperoleh izin tersebut warga harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih banyak.  Jika seorang pemohon tidak memiliki KTP Bombana meskipun warga Bombana, dia harus mengeluarkan biaya sampai Rp 300 ribu, sedangkan warga di luar Kabupaten Bombana harus membayar Rp 800 ribu hingga Rp 1,5 juta perorang.  Tercatat 60.000 orang yang memiliki kartu izin mendulang.

Kendati demikian, kontribusi pertambangan emas pada daerah juga tidak jelas.  Sebelum ditemukan emas (2007-2008), PAD Bombana sebesar Rp 3 miliar, namun setelah ditemukan emas (November 2009) PAD Bombana malah turun Rp 2 Miliar.  Demikian pula dengan kontribusi perusahaan pemegang KP yang tidak jelas alias simpang siur.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: