Insert Media Lingkungan, 2008-09-03

Pertambangan Ancam Ketersediaan Air Bersih

Kabupaten Buton adalah salah satu daerah adminsitrasi Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup besar dan menjanjikan untuk kehidupan masyarakatnya. SDA alam yang cukup tersedia di Buton adalah tambang Aspal, Nikel, hasil laut, Perikanan dan pertanian dan beberapa potensi lainnya yang belum tergarap secara optimal.

Buton dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit. Buton dikenal sebagai daerah kerajaan yang memiliki adat dan budaya yang cukup tinggi dan masih tetap terjaga hingga saat ini. Daerah itu juga dikenal karena aspalnya yang melimpah. Aspal Buton memiliki kualitas yang cukup tinggi dan mampu bersaing dengan Negara-negara penghasil aspal lainnya di dunia. Beberapa Negara di dunia telah menggunakan aspal Buton untuk jalan.

Sejak pemerintahan orde baru, kabupaten Buton telah dicanangkan sebagai wilayah konsesi pertambangan aspal, mangan, pasir dan besi. Luas konsesi untuk ketiga jenis tambang itu mencapai 40.771 Ha yang tersebar di 38 lokasi konsensi pertambangan dan telah dikuasai 15 investor pertambangan atas izin Menteri Pertambangan dan Energi maupun izin dari bupati Buton melalui Kontrak Pertambangan (KP).

Perusahaan itu adalah PT. Sarana Karya, PT. Olah Bumi Elcipta, PT. Yuman Jaya Tama, PT Summitama Intinusa, PT. Mega Utama Indah, PT Metrix Elcipta, PT. Putindo Bintech, PT. Asia Mineral Samudra, PT. Sultra raya Tambang, PT. Imperial Resources, PT. Karya Mega Buton, PT. Timah Tbk, PT. Bumi Pertiwi Kencana, PT. Titrasantana Indah Permata, PT. Cendana Raja Bahari.

Maraknya perusahaan tambang yang melakukan pengerukan hasil bumi bernilai tinggi itu didorong oleh keiiginan kuat Pemda setempat untuk menjadikan sektor ini sebagai primadona Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjanjikan. Keinginan Pemda untuk menjadikan tambang sebagai sektor unggulan tidak dibaringi proses perizinan KP maupun pemberian rekomendasi Analis Dampak LIngkungan (AMDAL) yang ketat serta pengawasan terhadap perusahaan saat beroperasi sangat lemah. Pemerintah juga tak jeli dan selektif memberikan izin KP kepada setiap perusahaan.

AMDAL sebagai syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan sebelum melakukan kegiatan pertambangan juga tak disosialisasikan kepada masyarakat setempat. Pemerintah langsung melakukan negosiasi harga lahan kepada warga yang akan dijadikan kawasan pertambangan, dan memberikan janji-janji manis yang tidak pernah direalisasikan.

Pemerintah lebih mementingkan PAD dan cenderung mengabaikan kelestarian dan keselamatan lingkungan. Dampak buruk yang paling berpengaruh dan dirasakan langsung oleh warga atas kegiatan pertambangan adalah ketersediaan air. Warga kesulitan mendapatkan air pada saat musim panas datang akibat rusaknya vegetasi di sekitar sumber mata air.     .Sebaliknya pada musim penghujan, air menjadi keruh akibat sedimentasi pada sungai atau sumber mata air. Belum lagi adanya pencemaran air oleh perusahaan tambang, seperti yang dilakukan PT. Malindo Bara Murni. Saat musim hujan dating, limbahnya mencemari air sungai Wamurindodu, sehingga masyarakat tidak bisa lagi mengkonsumsi air tersebut.

Kegiatan pertambangan di Buton tak hanya mengancam ketersediaan sumber air bersih masyarakat setempat, tapi juga warga kota Baubau. Hampir semua sumber mata air yang berada di kota Baubau berasal dari hutan di kabupaten Buton melalui DAS Wonco yang bermuara di Buton.

PT. Malindo Bara Murni, salah satu perusahaan tambang pemilik izin KP ini menutup dua buah sungai Wamurindodu di desa Kumbewaha. Padahal sungai itu merupakan sumber mata air yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat Kumbewaha.

Sejak keberadaan PT. Timah dan PT. Sarana Karya mengelola tambang aspal dengan melakukan pembukaan hutan adat di kawasan hutan Lawele telah menyebabkan banjir besar disungai Loko, yang sebelumnya tidak pernah terjadi banjir. Pertambangan menyebabkan rusaknya kualitas lingkungan diwilayah konsensi tambang. Apalagi pertambangan sangat rakus lahan dan juga rakus air.

Banjir di Pasar Wajo akibat meluapnya sungai Winto. Begitu pula banjir bandang yang terjadi di  di kecamatan Sampolawa Maret 2005 silam akibat meluapnya sungai Wandoke dan sungai Kamaru. Ini disebabkan rusaknya kawasan hutan akibat pertambangan dan pemanfaatan kayu hutan sebagai penyangga air yang tidak terkendali.

Muh Zainal Arifin Ryha, anggota Komisi C DPRD Kota Baubau mengingatkan kepada pemerintah Buton agar lebih transparan terhadap masyarakat dengan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh limbah pertambangan dan ancaman krisis air.

“Masyarakat kota Baubau akan kekurangan stok air. Sebab semua air yang dikonsumsi masyarakan Baubau berasal dari hutan di Buton,” kata Zainal Arifin Ryha.

Menurut Zainal, sesungguhnya yang harus dikembangkan oleh Pemda Buton bukan potensi tambang, tetapi sektor perikanan, pertanian dan perkebunan. Dia menghimbau, perlu adanya perhatian pemerintah Provinsi untuk mengkoordinasikan kebijakan pemerintah kota Baubau dan pemkab Buton. (***)

Impian yang Tak Kunjung Tiba

Awal kehadiran tambang di suatu daerah menjadi impian warga di sekitar lokasi tambang. Warga berharap, dengan adanya pertambangan di daerahnya mampu meningkatkan perekonomian mereka sekaligus memberikan kesejahteraan.

Namun dalam perjalanannya, dari tahun ketahun impian itu tidak kunjung terwujud. Warga selalu berharap dengan janji-janji manis dari pemerintah dan perusahaan yang tidak pernah direalisasikan. Warga desa Swandala Kecamatan Lasalimu serta pertambangan mangan di dusun Kolowe desa Kombe Waha kecamatan Siontapina bekerja sebagai buruh di perusahaan dengan gaji yang sangat rendah dan tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) dan tidak adanya jaminan kesehatan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Ditiga desa itu ada dua perusahaan tambang yang beroperasi yaitu  PT Olah Bumi Elcipta dan PT Sarana Karya.

Warga yang direkrut sebagai karyawan pun hanya sebagian kecil, Perusahaan banyak mendatangkan karyawan dari daerah lain dan umumnya diberi gaji melebihi dari upah warga setempat. Para buruh yang bekerja di perusahaan itu tidak dilengkapi dengan alat perlengkapan pengamanan kerja (safety), seperti helm, kaca mata, kaos tangan, sepatu last.

Latoga, warga desa Sandang Pangan, seorang karyawan yang tercatat sebagai buruh lepas di PT. Olah Bumi Elcipta (OBE), telah menghabiskan hari-harinya selama lima tahun untuk memecahkan batu aspal. Berpisah dengan istri dan empat buah hatinya selama 13 jam sehari sudah biasa dilakoninya selama lima tahun terakhir. Pekerjaan yang mengguras tenaga ini tidak membuatnya patah semangat
Latoga mendapatkan upah hanya Rp.500.000 perbulan dari perusahaan. “ Dari pada menganggur, lebih baik kerja meskipun uang yang diperoleh cukup untuk makan sehari-hari,” tutur Latoga.

Memecahkan batu aspal tidaklah semuda yang dibayangkan..Saat tim media lingkungan menyambangi La Toga dan Ramiluddin, keduanya sedang memecahkan bongkahan batu aspal. Latoga bersama rekannya Ramiluddin saat itu terlihat peluh membasahi sekujur baju yang melekat di tubuhnya. Tampak otot tangan dan urat wajah kedua pria itu nampak terlihat membesar. Kedua buruh ini mengaku senang berkerja sebagai pemecah batu karena sudah terbiasa.

“Soalnya tidak ada pekerjaan lain yang bisa saya kerjakan. Dari pada bertani hasilnya dimakan tiga bulan kemudian, mendingan kerja di PT OBE ini,” kata Ramiluddin.

Rupanya jaminan kesehatan dari perusahaan tidak berlaku bagi Latoga. Saat dia menderita penyakit muntah darah selama lima bulan, akibat memecahkan batu dan menghirup serbuk-serbuk aspal, perusahaan tidak memberikan bantuan pengobatan layaknya seorang karyawan.

Nasib serupa juga dialami La Made. Lelaki yang berusi 41 tahun ini bekerja di PT Malindo Bara Murni. Ia rela menggangkat satu karung mangan seberat 50 kilogram dengan berjalan kaki sejauh 1,5 km untuk mendapatkan upah  Rp 4.000 untuk sekali mengantar 50 km karung mangan.

Untuk menempuh lokasi pertambangan PT. Malindo Bara Murni, harus berjalan mendaki gunung sejauh 1,5 kilo meter. Nampak puluhan karung batu mangan yang siap untuk dipikul berjejer rapi di tepi jalan. “Daripada kami tidak bekerja,” ujar La Made. (***)

Keselamatan Lingkungan Terabaikan

Maraknya izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemda Buton ternyata tidak diikuti pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton. Dapat dibayangkan dampak yang akan rasakan masyarakat jika perusahaan tambang akan melakukan eksploitasi diberbagai lahan maupun hutan adat yang telah mereka jaga selama ini. Tidak menutup kemungkinan juga bencana alam tsunami yang pernah terjadi di pulau Talaga besar dan Talaga kecil tahun 1992 silam, akibat bencana Ende dan pada bulan Februari 2005 yang mengungsikan sebagian besar masyarakat di kedu pulau ini, akan terjadi di pulau Buton akibat kurangnya daya dukung alam akibat pengerukan perut bumi yang berlebihan.

Setiap melakukan ekspolitasi tambang, didahului pengupasan lahan di kawasam hutan yang terdapat di wilayah konsesinya. Selanjutnya melakukan penambangan sesuai dengan bahan galian yang mereka butuhkan.

Dari hasil penjajakan maupun investigasi Sekolah Rakyat Butuni (Serabut) di 20 desa dan empat kecamatan di kabupaten Buton, mencatatat beberapa perusahaan tambang yaitu kecamatan Sampolawa dikuasai PT Olah Bumi Elcipta yang mengolah aspal, Kecamatan Siontapina dikuasai PT. Bahtera Budi Mining (BBM) dan PT Morini Bara murni (MBM), mengolah mangan dan PT Japex untuk migas. Dikecamatan Lasalimu dikuasai PT Timah untuk mengolah aspal dan Japex untuk mengolah migas,  kecamatan Wolowa dikuasai PT Japex serta di kecamatan Lasalimu Selatan dikuasai oleh PT. Pertiwi Kencana untuk mengolah mangan.

Melihat kodisi hutan lindung yang sudah mulai rusak, Sekjen Forum Hutan Kemasyarakatan Lamusango La Ode Sabaruddin angkat bicara. Dia mengatakan potensi tambang di Buton juga mendapat perhatian yang cukup signifikan dari forum ini. Pertambangan nikel yang ada di desa Lambusango kecamatan Kapuntori masuk dalam hutan konservasi produksi dan sangat dekat sekali dengan hutan lindung.

La Ode Sabaruddin mengkhawatirkan kawasan tambang ini akan meluas sampai ke hutan lindung. “ Kalo terjadi penambangan di hutan Lambusango, mata pencaharian warga di teluk kapuntori akan terancam rusak, utamanya agar-agar, nelayan tradisoional, dan budidaya mutiara,” ujarnya.

Forum kemasyarakatan Lambusango juga getol mengkritisi penyusunan AMDAL. Pada umumnya AMDAL yang rekomendasikan kepada perusahaan tambang terkesan dipaksakan. “ Masyarakat sebenarnya menyadari kegiatan pertambangan tidak akan memberikan kesejateraan bagi masyarakat,” kata La Ode Sabaruddin.

Dalam setiap tatap muka dengan warga, pemerintah selalu memberikan pandangan positif tentang tambang. Menurut pemerintah, pertambangan akan meningkatkan PAD dan juga mensejahterakan masyarakat. Sehingga muncullah dua pandangan yang berbenturan.

Posisi forum bukan pada masyarakat atau pemerintah, tetapi mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya pemerhati lingkungan terlebih lagi pers untuk mendudukan persoalan ini agar tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan kepada masyarakat.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Seksi Inventarisasi Dan Perpetaan Bidang Keamanan Dinas Kehutanan Kabupaten Buton, La Ode Rahmat Salim. Dia mengatakan saat melakukan peninjauan di lapangan AMDAL masih dalam proses, tapi pertambangan sudah melakukan penebangan pohon dan penggusuran. Seperti pemberian izin KP pertambangan di Talaga Raya, sudah ada izin pinjam pakai kawasan.

La Ode Rahmat Salim mengungkapkan, KP pertambangan yang berada di Buton yang sudah berekploitasi belum ada yang masuk dalam kawasa hutan. “Kabupaten hanya berwenang memberikan izin KP pertambangan kepada perusahaan untuk melakukan pertambangan di luar kawasan hutan, sementara dalam kawasan hutan produksi harus ada izin dari menteri,” ujarnya. Izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan saat ini dikantongi PT. Karya Mega Buton di desa Lawele, PT. Sumitama di Lawele.

Sementara itu, pertambangan PT Malindo Bara Murni yang akan melakukan pengerukan mangan di Siontapina dihentikan Pemda setempat karena belum ada izin pinjam pakai dari Menhut. Kalau mengacu pada aturan, hutan produksi masih dibolehkan untuk kawasan pertambangan. Kecuali di kawasan hutan suaka alam tidak dibolehkan sama sekali.  Bupati sekalipun tidak boleh mengeluarkan rekomendasi untuk lokasi tersebut.

Untuk membedakan hutan lindung dan hutan produksi, Dinas Kehutanan punya peta khusus dari Dishut Provinsi Sultra. “Kalau dampak yang paling dirasakan warga adalah tambang nikel.  Dikhawatirkan bisa kesulitan untuk memperoleh air bersih, sebab hutan-hutan yang jadi resapan air bersih sudah akan rusak dengan kegiatan pertambangan,” kata La Ode Rahmat.

Kabid Analisis Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton, La Alimudin SE menjelaskan prosedur pemberian izin merujuk pada SK Bupati. Sebelum bupati memberikan persetujuan KP eksplorasi terlebih dahulu harus aaa AMDAL. Selanjutnya pemrakarsa harus berkonsultasi dengan pihak lingkungan hidup untuk mendapatkan keterangan apakah kegiatan wajib AMDAL atau tidak. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 11 tahun 2006 tentang jenis rencana dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

“Setiap pertambangan pasti ada pencemaran lingkungan. Untuk meminimalisir dampak lingkungan itu, muncullah aturan tentang AMDAL yang menjelaskan terhadap kerusakan lingkungan hidup,” kata La Alimuddin.

Hasil pantauan Dinas Lingkungan Hidup, sejauh ini belum ada perusahaan yang mencemari lingkungan. Menyikapi limbah perusahaan dan dua sungai yang ditutup PT. Malindo Bara Murni,  La Alimuddin mengatakan akan segera melakukan survey di lapangan. Jika terbukti akan mengambil tindakan tegas.
Wakil Bupati Buton Ali Laopa SH mengatakan,  dirinya bukan sebgai pengambil kebijakan secara periodik dan berkala. Menurutnya, saat ini pemerintah belum melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan tambang di kabupaten Buton khususnya aspal.

Saat ini perusahaan tersebut telah dihentikan operasinya sambil menunggu izin dari Menteri Kehutanan. Menurut Ali Lapoa, Buton punya potensi sumber daya alam khususnya tambang yang harus dioptimalkan untuk mendapatkan PAD yang bisa mensejaterakan rakyak sekitar lokasi tambang. Sebab ketika perusahaan tambang dibuka muncul lapangan pekerjaan. Akan tetapi pemerintah juga punya rambu-rambu untuk menolak perizinan tambang.

Ali Laopa mengharapkan, para pelaku kuasa pertambangan harus berkomitmen dan bisa memahami aturan mengenai AMDAL. “Jangan hanya mengejar PAD, yang diutamakan menyangkut sistem dan ekosistem,” kata Ali Laopa.

Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Buton, Radjrun SH mengatakan, selain peningkatan PAD dari sektor pertambangan, pemerintah Kabupaten Buton akan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pada prinsipnya pemerintah berupaya untuk menggarap potensi tambang yang ada di Buton.

Saat ini ada beberapa perusahaan tambang yang sudah beroperasi diantaranya, PT Karya Mega Boton di kabangka, PT Dunia Cipta di Sampolawa, PT Prima Jaya Mandiri yang sudah eksploitasi.

Masuknya pertambangan di desa Sandang Pangan yang terkenal dengan penghasil pangan ini, berawal dari kedatangan tim sembilan dari pemerintahan kabupaten Buton yang dipimpin langsung Asisten I, Jafir SH, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton, Khaeru, kepala dinas perkebunan, Sumarjo, Kepala Tata Ruang, Darmin SH, Wakadis Kehutanan dan Kadis Pertambangan. Para pejabat kabupaten ini turun ke desa untuk mensosialisasikan tentang perizinan tambang kepada warga setempat.

Sosialisasi izin tambang ini tanpa mensosialisasikan terlebih dahulu tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terkait akan dibukanya perusahaan pertambangan. Pada saat sosialisasi  tim sembilan dan warga mengadakan tawar menawar harga tanah.

Pemerintah kabupaten buton menawarkan kepada warga harga tanah sebesar Rp. 3.000 permeter, namun warga menolak karena nilai harga tanah terlalu rendah. Apalagi dalam satu lahan dimiliki oleh empat orang dan ditumbuhi pohon kelapa dan jambu mete yang merupakan penghasilan warga. Warga mengistilahkan tanah lenyap, uangpun ludes.

Proses tawar menawar terus saja terjadi. Pemerintah daerah meminta harga tanah tidak perlu dipersoalkan, namun warga tetap ngotot dengan harga Rp. 75.000 permeter. Pemerintah tak mau ambil pusing  dengan masalah harga tanah warga. Warga mengaku tim Sembilan dibawah kendali Asisten 1, menakut-nakuti warga desa Sandang Pangan, jika ada warga yang tidak mau menjual harga tanah maka pemerintah akan mengambil paksa tanah warga. (***)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: