Lembar Informasi 2008-02, Menuju Hutan Tanaman Rakyat

 fs0802-menuju-hutan-tanaman-rakyat.jpg

“Menanti Implementasi Komitmen Pemerintah Bagi Terbukanya Akses Warga Mengelola Sumber Daya Hutan”

Kelompok Masyarakat yang tergabung dalam JAUH Hutan Jaya Lestari (KHJL) kini bisa menarik napas lega. Revisi PP No. 34 tahun 2002 menjadi PP No. 06 tahun 2007 dinilai memberikan harapan baru bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.  Pasca sosialisasi PP 06 tersebut, KHJL langsung memanfaatkan peluang untuk mendapatkan izin pengelolaan hutan Negara dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR).  Dengan penuh semangat, mereka mengajukan permohonan, melengkapi dokumen persyaratan perizinan HTR yang diteruskan ke De-
partemen Kehutanan. Usul ini disambut positif oleh Departemen Kehutanan dan ditindaklanjuti dengan sejumlah kunjungan lapangan di Kabupaten Konawe Selatan

Menuju Hutan Lestari
Dalam PP 06 tahun 2007, HTR didefinisikan sebagai tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perseorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi. Program ini menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Program ini sebuah program baru dari departemen kehutanan sebagai upaya pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan produksi yang tidak produktif.  Kawasan yang memenuhi syarat untuk bisa menjadi lokasi HTR adalah lahan kosong dan semak belukar.   Jadi sangat jelas bahwa program HTR setidaknya mempunyai 2 tujuan utama, yaitu : membuka akses masyarakat terhadap sumber daya hutan (fungsi ekonomi) dan merehabilitasi kawasan hutan yang kosong (fungsi ekologi).  Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HTR) juga dimaksudkan untuk memberikan akses hukum, akses ke lembaga keuangan dan akses pasar yang lebih luas kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan produksi.
Sedang Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah pengelolaan hutan yang dibangun oleh kelompok industri yang biasanya di domina si oleh pengusaha bermodal besar dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

Prinsip Penyelenggaraan HTR
Ada tiga prinsip penyelenggaraan HTR, yaitu:
1. Masyarakat mengorganisasikan dirinya berdasarkan kebutuhan, pembangunan hutan tanaman rakyat di bangun secara mandiri dan tidak bergantung pada proyek ataupun bantuan.  Prinsip ini dikembangkan dalam kelembagaan kelompok sehingga ada tanggung renteng atas kewajiban terhadap lahan/hutan, keuangan dan kelompok.
2. Kegiatan pembangunan HTR bersifat padat karya.
3. Pemerintah memberikan pengakuan/rekognisi dengan memberikan aspek legal berupa SK IUPHHK-HTR sehingga kegiatan masyarakat yang tadinya informal di sektor kehutanan dapat masuk ke JAUH sektor formal ekonomi masyarakat

Sasaran program HTR

1. Masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial yang didasarkan pada persamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan
2. Kawasan hutan produksi yang tidak produktif, tidak dibebani hak/izin, letaknya diutamakan dekat dengan industri hasil hutan dan telah ditetapkan pencadangannnya sebagai lokasi HTR oleh Menteri Kehutanan.  Tak dibenarkan adanya kegiatan IPK dari hutan alam dan atau IPK dari hasil reboisasi.
3. Kegiatan yang menjadi sasaran program HTR berupa fasilitasi yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya antara lain melakukan pengakuan status legalitas, penguatan kelembagaan, bimbingan dan penyuluhan teknis, pendidikan dan latihan, akses ke pembiayaan dan akses ke pasar.
4. Kegiatan IUPHHK-HTR adalah pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang meliputi tahapan kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran hasil hutan kayu dari HTR.

Pola penyelenggaraan HTR  mencakup pola mandiri, pola kemitraan, pola developer. Jadi apa yang bisa dikembangkan masyarakat di lokasi HTR ?
Jenis tanaman pokok yang bisa dikembangkan berupa tanaman hutan berkayu, ataupun tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu.  Tanaman hutan berkayu, antara lain (1) kayu pertukangan (Meranti, jati, sengon, mahoni, dll); dan (2) kayu serat (gamelina, akasia, dll).  Sedangkan tanaman budidaya tahunan berkayu adalah jenis MPTS, antara lain: karet, nangka, kemiri, rambutan, mangga, dll.  persentase komposisi jenis tanaman adalah tanaman hutan berkayu (70%) dam tanaman budidaya tahunan berkayu (30%).  Komposisi ini tidak termasuk kegiatan tumpangsari tanaman semusim.

Bagaimana proses permohonan IUPHHK HTR ?

Untuk memperoleh IUPHHK HTR, perseorangan ataupun koperasi harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan.
Mekanisme pemberian IUPHHK-HTR pada dasarnya mengikuti kegiatan sebagai berikut :
1. Permohonan IUPHHK-HTR dari perorangan diajukan kepada Bupati/walikota melalui Kepala Desa, sedangkan permohonan dari koperasi diajukan kepada Gubernur melalui Bupati/walikota dengan tembusan kepada kepala desa.
2. Berdasarkan permohonan dari perorangan dan tembusan permohonan dari koperasi, kepala desa melakukan verifikasi atas keabsahan persyaratan permohonan
3. Kepala desa menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi keabsahan persyaratan permohonan kepada Bupati/Walikota sekaligus menyampaikan berkas permohonan untuk pemohon perorangan.  Tembusan rekomendasi Kepala Desa disampaikan kepada camat dan UPT Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi/BP2HP dilengkapi fotokopi berkas permohonan.
4. Berdasarkan tembusan rekomendasi dari kepala desa, kepala BP2HP berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) melakukan verifikasi atas persyaratan
administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon dan hasil nya disampaikan kepada Bupati/walikota sebagai pertimbangan teknis
5. Dalam melakukan verifikasi,  Kepala BP2HP bersama BPKH mengadakan pemeriksaan status dan kondisi areal yang dimohon sesuai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan serta kelengkapan dokumen permohonan
6. Berdasarkan rekomendasi kepala desa dan pertimbangan teknis dari kepala BP2HP, Bupati/walikota dapat menugaskan kepala Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan untuk melakukan penilaian atas permohonan IUPHHK-HTR dan hasilnya disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur bersama kelengkapan berkas permohonan
7. Gubernur atas nama Menteri Kehutanan menerbitkan keputusan IUPHHK-HTR kepada perorangan atau koperasi.  Proses dalam rangka penerbitan IUPHHK-HTR dapat dilakukan oleh
dinas propinsi yang membidang kehutanan.

Kontak person :
NIRWAN ALSAR
(Sekretaris Eksekutif Jaringan Untuk Hutan/JAUH)
Kantor : Jl. Abunawas VII No.19 Kendari
Telp/Fax : 0401 324 966
Email : nirwan_jauh@yahoo.com
HP : 0811 4000 101

About these ads

21 Responses

  1. Halo Pak Nirwan, semoga kebijakan pemerintah ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Sehingga masyarakat sekitar hutan akan menjaga kelestarian hutannya dengan suatu pengelolaan yang benar.
    Tapi apakah program pemerintah ini hanya terfokus di Kalimantan dan Sumatera saja? Sulawesi, Maluku dan Papua harusnya juga masuk dalam skala prioritas.
    Tks.

  2. Pak Nirwan, saya titip suara saja agar terus dimonitor “Transparansi permohonan ijin HTR”, kami khawatir adanya oknum-oknum yang memainkan kesempatan dalam kesempitan.
    Terima kasih.

  3. Halo juga Pak Hadi,
    Ya…… Tentunya semua pegiat lingkungan dan masyarakat mempunyai harapan yang sama, yaitu terbukanya akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari. berbagai peraturan pemerintah atau apapun namanya memang tidak akan berarti apa2 tanpa impelmentasi yang berjalan baik dan tepat sasaran. Namun, Harus pula diakui bahwa tidak menutup kemungkinan banyak pihak yang tertarik dengan peluang ini.

    Soal wilayah, saya kira peraturan tersebut tidak berlaku spesifik, tapi berlaku di seluruh wilayah NKRI. Hanya saja, jika kami bisa menyimpulkan dari beberapa diskusi dengan pihak dephut, bahwa ada beberapa skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan hutan dan manfaat yang harusnya diterima masyarakat dari sumber daya hutan. Seperti halnya penentuan Kalimantan dan Sumatera sebagai lokasi prioritas pertama dalam pelaksanaan program HTR adalah dengan pertimbangan untuk mengimbangi laju HTI yang dikuasai oleh pengusaha besar. HTR ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat.

    Peluang pengelolaan hutan oleh masyarakat di berbagai daerah mungkin saja berbeda2, tergantung dengan karakteristik dan keadaan hutannya. Selain HTR, misalnya ada pula HTHR, Hkm, Hutan desa, dll. Hanya saja perangkat peraturannya belum lengkap (permenhut, juklak/juknis dll.)

    Khusus untuk program HTR, saat ini Badan Planologi Dephut sedang mempersiapkan peta alokasi pencadangan HTR di seluruh Indonesia. Jadi, kami juga belum tau pastinya daerah mana saja nanti yang mendapatkan HTR termasuk luasannya. Yang kami ketahui, ada tiga kabupaten yang dipersiapkan untuk pilot project pertama, yaitu: Konsel, Sumbawa dan gunung kidul. Sedangkan yang lainnya sedang dalam proses di Baplan (termasuk untuk 3 Kabupaten diatas)

    Selain itu, untuk implemetasi program HTR itu sendiri, kita sedang menunggu revisi permenhut 23 ttg HTR serta Juknis/juklaknya.

    Untuk Pak Arif, terima kasih banyak atas masukannya. JAUH akan berupaya semaksimal mungkin untuk terus memantau proses ini. Untuk itu, JAUH telah dan akan senantiasa berkonsultasi dan koordinasi dengan Pihak Dephut (termasuk Perangkat dibawahnya) serta jaringan NGO nasional.

    Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membantu. Terima kasih….

    Salam,

    Nirwan

  4. Terimakasih Pak Nirwan atas responnya.
    Berikut ada sedikit sumbangan pemikiran untuk “JAUH Hutan Jaya Lestari” (KHJL) dari saya. Selama ini DepHut didalam program reboisasi “HTR” masih berfokus pada: “Kawasan hutan produksi yang tidak produktif, tidak dibebani hak/izin, letaknya diutamakan dekat dengan industri hasil hutan dan telah ditetapkan pencadangannnya sebagai lokasi HTR oleh Menteri Kehutanan”. Persoalan Lokasi HTR maupun rencana kucuran BLU masih belum kongkrit, kita tahu masih terjadi tarik-ulur antar Dephut – Depkeu ?, entah sampai kapan (akhir 2008 apa mungkin dapat terealisir ?). Oleh karena itu saya mengusulkan: Sebagai tindakan Crash program reboisasi, agar kita dapat diberikan HAK MENANAM di setiap bantaran DAS tanpa kesulitan “Administrasi Birokrasi”, dengan status nantinya disamakan “HAKnya HTR”. Saat ini penanaman dibantaran DAS masih bersifat seremonial saja. Dengan Hak yang nantinya diakui sama, menyebabkan Program percepatan “Indonesia mengHijau” dapat terlaksana sesuai jadwal.
    Contoh Kasus: Kawasan P. Jawa yang notabenenya tidak mempunyai Kawasan hutan produksi yang tidak produktif, kecuali milik eks Perhutani/Inhutani, apakah masyarakat P. Jawa agar dapat mengikuti program HTR-BLU harus terlebih dahulu transmigrasi ke luar P. Jawa ? padahal lahan-lahan kritis khususnya sepanjang DAS banyak sekali.
    Demikian Pak Nirwan, semoga entry point saya dapat menjadikan ide/masukkan yang berarti.
    Terimakasih

  5. Dear Pak Arif,

    Yang pertama, saya perlu mengklarifikasi tentang nama lembaga kami.

    1. Jaringan Untuk HUtan (JAUH) adalah LSM yang mendampingi program HTR di Kabupaten Konawe Selatan

    2. Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) adalah lembaga masyarakat yang di dampingi oleh LSM JAUH

    Terima kasih banyak atas masukannya. Nasib HTR saat ini memang kurang lebih seperti yang bapak sampaikan di atas. Di internal Dephut sendiri masih tarik menarik soal regulasi HTR (Permenhut dan Juknis) dan tentang skema kredit yang ditawarkan dalam program HTR memang sampai saat ini belum jelas mekanismenya. Inilah beberapa kendala implementasi HTR di lapangan. Hanya saja, terkait dengan skema kredit /BLU, rekan2 di Jogya punya konsep lain agar tidak tergantung dengan kredit yang disiapkan oleh pemerintah dan saat ini mereka sedang mempersiapkan model kredit tersebut. Hanya saja saya juga belum tau persisinya seperti apa, karena saya belum sempat berdiskusi lebih detail dengan teman dari Jogya. Rencananya kami akan mengupayakan agar bisa share learning ke sana.

    Terkait dengan saran Bapak, saya kira hal itu merupakan alternatif yang sangat baik. Kami akan mencoba mengkajinya lebih detail di lembaga kami (JAUH). Beberapa hal yang perlu dikaji/dipersiapkan, misalnya :
    1. Karena tanamannya di tanam di bantaran sungai, berarti jenis pengelolaannya bukan pengelolaan hasil hutan kayu tetapi hasil hutan non kayu (NTFP). Barangkali ini akan berbicara lebih spesifik ke jenis komoditi.
    2. Skema perijinan yang akan digunakan. karena kita menanam di kawasan hutan negara maka hal mendasar yang perlu mendapat perhatian serius adalah perijinan (Ijin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan; apakah kayu atau non kayu). Kejelasan ijin sangat penting sebagai aspek legalitas pengelolaan hutan oleh masyarakat. Jangan sampai setelah tanaman yang ditanam sudah mulai menghasilkan, masyarakat tidak diberi hak untuk mengambil hasilnya. saya kira ini akan menjadi sumber konflik baru dalam pengelolaan hutan.

    selanjutnya, kami ingin mengenal lebih dekat dengan Pak Arief termasuk lembaganya, sehingga kami bisa membangun diskusi lebih lanjut termasuk sharing pengalaman dan alternatif yang sebaiknya diambil dalam mengantisipasi lambannya implementasi kebijakan pemerintah khususnya terkait program HTR.

    Terima Kasih Banyak,

    Salam,

    Nirwan

    • pak usulan kami belum direspon oleh Kementrian Kehutanan sdh sejak 23 Juli 2009 dari Kabupaten Kepahiang

  6. Yth Pak Nirwan,
    Sebelumnya banyak Terima kasih atas tanggapan opini yang saya luncurkan, bila Pak Nirwan berkenan untuk menindaklanjuti, berikut disampaikan penjelasannya :
    1. Yang dimaksud kegiatan penanaman pohon masyarakat dibantaran sungai yaitu serupa dengan kegiatan penanaman serupa dengan HTR (Accasia, Mahoni, Sengon,
    dll) jadi jelas merupakan “Ijin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan berupa kayu” dengan kriteria “satu tebang
    - satu telah siap tumbuh (min 1th usia pengganti pohon yang ditebang), sehingga kesinambungan pohon dibantaran kayu tetap dipertahankan.
    2. Saya setuju dengan Pak Nirwan mengenai permasalahan kredit BLU/swasta/swadana, begitu juga pemasaran hasil produksi perlu mendapatkan kepastian hukum. Sebaliknya pihak petani/kelompok masyarakat juga harus yang jelas dan terlacak dengan benar, sehingga jangan sampai realisasi dilapangan tidak menyentuh dasar keinginan kita untuk “Usaha pemberdayaan masyarakat petani sekitar lingkungan tersebut”.
    3. Perihal ijin pengelolaan maupun usaha produksi diharapkan setara dengan HTR/IUPHHK yang dipermudah (dalam rangka crash program percepatan pemberdayaan lahan di Bantaran DAS). Saya yakin usaha ini sangat menarik minat daripada masyarakat yang berada di bantaran DAS, apalagi pihak terkait ataupun LSM turut membantu memberikan conseling kepada mereka tentang manfaatnya.
    4. Bila bapak membuka blogger saya, akan bapak tahu tentang kami, lebih jelasnya, Arief Nursery dibentuk atas dasar keinginan yang kuat guna menyelamatkan pohon-pohon Indonesia yang terancam punah (masuk kategori Cites) salah satunya adalah Cendana. Saya belajar mulai dari teori hingga praktek lapangan secara otodikdak, yang alhamdulillah masyarakat mendukungnya. Akan tetapi tidak hanya semata Cendana saja yang menjadi perhatian kami, Gaharu pun sedang kami coba budidayakan walaupun semuanya belum berhasil dengan sangat memuaskan. Kami masih menunggu kesempatan dari pihak Seameo Biotrop untuk memberikan pelatihan mengenai Kultur jaringan dari “Cendana, Gaharu dan Suren”.
    Demikian sekilas tanggapan dari saya, semoga dilain waktu hubungan kita dapat lebih ditingkatkan.
    Terima kasih

  7. Dear Pak Arief,

    Terima kasih banyak atas tanggapan baliknya. Mohon alamat/nama blognya. Soalnya beberapa kali saya coba search di internet, tapi belum ketemu.

    Makasih banyak

    Nirwan

  8. Selamat Pagi, Pak Nirwan,
    Mohon Maaf baru sempat saya membalas email Bapak,
    sehubungan dengan agak padatnya kegiatan saya
    dilapangan.
    1. Perihal alamat blogger saya :
    arief-nursery.blogspot.com/
    2. Kegiatan di lapangan, saat ini saya sedang
    berkonsentrasi pada perawatan bibit pohon yang sudah
    kami tanam (dibantaran DAS Cigede, Sentul, Jawa Barat)
    sekitar 35 kavling (@ 54 pohon) yang terdiri dari
    jenis : Pinus, acasia, mahoni dan cendana tentunya.
    Khusus Cendana merupakan uji coba penanaman dari
    “Arief Nursery” sebanyak 50 pohon (kl. tinggi
    10-15cm).
    Begitulah Pak Nirwan usaha kecil kami yang saat ini
    kami terus jalankan sedangkan untuk skala besar yaitu
    kami sedang menggalang dana untuk membebaskan lahan
    (kl.70Ha) di daerah parung,Bogor, yang rencananya akan
    kami jadi semacam pusat study koleksi pohon dan
    jantung kedua dari wilayah Jawa Barat (2nd Heart of
    WestJava), doakan saja mudah2an mendapat dukungan dari
    segala pihak khususnya pemda jawa barat.

    Wassalam Wr.Wb.

  9. Terima kasih banyak pak.

    Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Arief Nursery mendapat dukungan dari semua pihak. Kami yakin, dengan kegiatan riil di lapangan dan bisa dilihat langsung oleh banyak pihak, hal tersebut dapat menggugah kesadaran dan akhirnya memberikan dukungan riil dalam kegiatan yang dilakukan oleh Arief Nursery.

    Sukses Selalu Pak…..

    Salam,

    Nirwan

  10. Yth. Pak Nirwan,
    Pada kesempatan ini saya ingin bertanya mengenai sosialisasi HTR pada masyarakat. Pada PP No. 06 tahun 2007 ,jelas disebutkan bahwa HTR diperuntukan untuk masyarakat yg berada di dalam hutan dan/atau yang berada di sekitar hutan. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, bagaimana dengan masyarakat yang berada dalam satu wilayah kabupaten tetapi tidak berada di dalam atau sekitar hutan (lain kecamatan)? apakah mereka juga berhak mengajukan IUPHHK HTR?
    terima kasih.

  11. salam,
    mohon informasi tentang Hutan Tanaman Industri.
    Bagaimana prosedur yang harus di lalaui jika akan mengambil program HTI? apakah 2008 masih ada program tersebut?
    terima kasih

  12. Salam Hangat,
    Mohon Konfirmasi tentang jenis-jenis bantuan pada program HTR, saya dari Kalimantan Barat, banyak persoalan/kebijakan tentang hutan dan lahan masyarakat adat yang secara sosial, politik dan ekonomis tidak berpihak pada masyarakat adat.

    Wasalam

    Celo

  13. Saya tertarik mengikuti perkembangan HTR karena HTR dapat memberi solusi dibidang kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang umumnya kurang. Saya prihatin bahwa sampai saat ini kabarnya (Tabloid Agro Indonesia 3-8 Sept 2008) masij mandeg karena Bupati2 belum mengidentifikasi lahan secara detil / mikro untuk menentukan dimana dapat dibangun HTR itu. Tolong para LSM ikut memantau dan mendorong agar para Bupati secepatnya menyelesaikan p.r. nya. Kan sayang DR yang sidah disediakan oleh Dephut terpaksa dikembalikan ke Depkeu selama 2 tahun terakhir berturut2. WS

  14. CV.SAHAM JABON INDONESIA, diperkirakan sampai maret bisa merelisasikan HTR seluas 100 ha dengan tanaman kayu jabon. Pola pengeloannya dengan sistim bagi hasil 1. Investor dari masyarakat 50 %, 2. Desa sebagai pemilik lahan bengkok 10 %, 3. Petani penggarap sebagai penanam dan pemelihara tanaman 30 % 4. CV SAHAM JABON INDONESIA sebagai pengelola dan tehnisnya 10 % Apa model ini bisa memperoleh vasilitas kredit guna kelancaran pengembangan mengingat potensi lahan tidur dijaw masih memungkinkan. Terima kasih bila ada solosi untuk pengembangan. Wassalam

  15. Makasih Informasinya
    Silahkan kunjungi BLOG kami http://h0404055.wordpress.com
    Terdapat artikel yang menarik dan bermanfaat, apabila berkenan tolong silahkan beri komentar
    Salam Kenal dan Terima Kasih

  16. salam kenal saya izar dari aceh yg juga sedang mendampingi kelompok masyarakat dalam pengembangan HTR , dan saya masih butuh informasi dari teman-teman ajaringan hutan jauh yg sudah berpengalaman dgn pendampingan hutan tanaman rakyat, kalau boleh tlng kirimkan contoh surat permohonan dari kelompok masyarakat atau koperasi dari tingkat desa dan kecamatan

    trims sebelun nya

  17. salam kenal,mari kita hijaukan bumi,tanamlah pohon di seluk hati manusia

  18. Yth, Pak Nirwan Di Kendari
    Perkenalkan saya Suroso Kartono di Makassar Sulawesi Selatan, yang saat ini diajak teman dari Mamuju Sulawesi Barat untuk mensukseskan Program HTR di Wilayah Sulawesi Barat, Mohon informasi tentang program BLU untuk HTR di Sulawesi Tenggara apa sudah ada yang terealisasi, sampai kapan program, dan mohon informasi apabila bapak mengenal LSM yang mendampingi program HTR di Sulawesi Barat, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas informasinya.

  19. menanggapi ttg perizinan pembangunan HTR di atas, bisakah dikirimkan contoh rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman rakyat..
    terima kasih atas perh

  20. Selamat siang Pak, saya mewakili teman2 dalam rangka permohonan pembangunan HTR. kami mencoba untuk menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman rakyat. untuk itu bisakah kami meminta bapak untuk mengirimkan contoh rencana kerja usaha pembangunan HTR ini. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: